Fraksi PDIP Kutim Dorong Diversifikasi Ekonomi dan Pemenuhan SDG dalam Rancangan APBD 2024

--

Kutim, NOMORSATUKALTIM- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim, akan berkomitmen untuk menyusun APBD yang holistik, memprioritaskan sektor-sektor kunci sesuai kebutuhan masyarakat, serta menekankan pentingnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Social Development Goals (SDG).

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kutai Timur, Siang Geah, yang menyampaikan pandangan Fraksi PDIP Kutim terhadap Rancangan APBD Kutai Timur tahun 2024 pada Rapat Paripurna ke 11, di ruang sidang utama DPRD Kutim, Kamis (09/11/2023).

Fraksi PDIP menyoroti potensi dampak perang di beberapa negara terhadap ekonomi dan pembangunan di Kutai Timur. 

"Sebagai daerah penyokong atau superhub Ibu Kota Negara (IKN), mendorong pemantauan intensif terhadap situasi geopolitik untuk menjaga kelancaran pembangunan dan stabilitas ekonomi," jelas Siang Geah.

Pada kesempatan itu, Siang Geah mewakili fraksinya memberikan apresiasi terhadap tema pembangunan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah”.

Ia juga menekankan kesadaran akan diversifikasi ekonomi dan investasi dalam aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertumbuhan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan hingga Rp 9,148 triliun di tahun 2024, kata dia, patut diapresiasi. 

Namun, dirinya juga memastikan pentingnya sumber pendapatan yang berkelanjutan. 

"Kita perlu memberi perhatian pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator keseriusan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal," tuturnya.

Selain itu, alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 9,1 triliun harus sesuai dengan prioritas pembangunan, terutama dalam pengembangan ekonomi lokal, daya saing sektor unggulan dan infrastruktur daerah. 

Mereka menyoroti pentingnya kesesuaian antara anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Timur.

"Dalam konteks belanja operasional, modal, dan transfer, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar ketentuan perundang-undangan dipatuhi, dan strategi penggunaan belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur berkualitas. Pembiayaan daerah sebesar Rp 25 miliar untuk penyertaan modal dalam PDAM disambut positif, dengan catatan perlu dipantau hasilnya," bebernya.

Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan menekankan langkah-langkah strategis untuk membangun SDM bersaing, mengembangkan ekonomi lokal, memperkuat sektor unggulan, menciptakan iklim investasi kondusif, dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah. 

Sumber: