Pengamat Ini Sebut Praktik Politk Transaksional Jelang Pemilu 2024 Sulit Hilang

Nomorsatukaltim – Praktik jual beli suara diprediksi bakal terjadi pada pemilu 2024 mendatang. Akademisi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Dudi Saputra mengingatkan demikian.

“Itu realitas politik, karena pemilih kita ini rasional pragmatis dan pastinya para caleg akan mengikuti selera pemilih,” katanya.

Ia menyebut pemilih di Kaltim sebagian besar cenderung melihat para kandidat, khususnya calon legislatif (caleg), dari kemampuan finansial. Sehingga tidak melihat kemampuan, loyalitas atau pun dedikasi dari caleg bersangkutan. Lebih cenderung melihat aspek transaksional katanya. Meski fenomena ini sangat disayangkan, namun itulah realitas yang terjadi di lapangan. Walhasil, para caleg pun mau tidak mau mengikuti selera pemilih. Strategi yang diambil untuk mengambil suara adalah dengan cara-cara pragmatis juga. “Itu sulit dielakkan meski kita juga sangat menyanyangkan,” imbuhnya.

Cara-cara pragmatis ini sendiri sebenarnya bisa dilawan. Caranya dengan edukasi. Melalui parpol dan lembaga resmi, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Di parpol misalnya harus bisa mencari caleg yang tidak hanya memiliki finansial tapi juga ide-ide. Parpol harus mampu mengkader anggotanya dan kemudian menyampaikan kepada konstituen agar bisa sampaikan untuk tidak lakukan politik uang.

“Politik uang itu dilarang dan sudah ada lembaga yang mengawasi hal tersebut, yakni Gakkumdu. Kalau penguatan di Gakkumdu ini bagus, pengawasan bagus, bisa mencegah politk transaksional seperti itu di masyarakat,” tegas Dosen Fisipol Unikarta ini.

Jika Gakkumdu tidak maksimal dalam menjalan fungsinya, bukan tidak mungkin praktik politk transaksional seperti ini akan terus terjadi.

“Itu kembali ke kawan-kawan di Gakkumdu, bagaimana mencegah itu kembali terjadi,” tutupnya.

 

 

 

Sumber: