Penelitian Pemerintah Tumpul

Sujarwo Arif Widodo(DOK) TANJUNG REDEB, DISWAY – Belum adanya kejelasan terkait perubahan kondisi air Sungai Segah sejak 2015 silam, menjadi pertanyaan Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sujarwo Arif Widodo. Sujarwo menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, sejatinya telah melakukan penelitian soal perubahan warna air sungai. Hingga kini, belum ada pemaparan jelas sumber terjadinya fenomena tersebut. Bahkan, beberapa stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan PDAM Tirta Segah hanya sebatas meninjau dan meneliti Power oh Hygrogen (pH) air. “Kejadian ini sudah terjadi tiga kali sejak 2015, tapi yang selalu kita dengar air normal. Faktanya, kenapa ikan bisa mati? Belum ada hasil penelitian,” katanya kepada DiswayBerau, Rabu (13/11). Menurut Fraksi NasDem ini, terlalu sempit ruang pemikiran jika penelitian mutu air bersih layak konsumsi dinilai dari pH air. Bukan menjadi jaminan, meski sebatas memenuhi kebutuhan mandi, cuci dan kaskus (MCK). “Apakah air itu layak untuk MCK. Jika untuk MCK saja tidak layak, bagaimana jika dikonsumsi,” terangnya. Sehingga, perlu dilakukan kajian mendalam terkait zat-zat yang terkandung dalam air. Pasalnya, permasalahan air menyangkut harkat hidup masyarakat, mulai dari sumber kehidupan hingga ekonomi di Kabupaten Berau. Jadi bukan hanya air yang diteliti, tapi dikroscek hingga kandungan tanah penyebab terjadinya fenomena tersebut,” jelasnya. Sejarwo juga meminta kepada Pemkab Berau, tidak hanya sebatas pertemuan maupun berandai-andai penyebab terjadinya perubahan warna air Sungai Segah. Perlu ada penelitian yang lebih mendalam. Sikap seperti itu, akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat yang menganggap peroalan ini, disebabkan oleh limbah sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengalami kebocoran dan mengaliri sungai. “Dugaan-dugaan seperti ini harus dihindari pemerintah. Jangan langsung mengintimidasi perusahaan, tanpa bukti yang jelas,” pintanya. Sejarwo juga menyerangkan, Pemkab Berau mendatangkan tim ahli yang independen untuk melakukan penelitian air. Namun, jangan meminta bantuan perusahaan yang berinvestasi di kawasan Sungai Segah. Dikhawatirkan, akan terjadi permainan yang menutup-nutupi sumber maupun penyebab fenomena itu. “Prosesnya tetap melibatkan perusahaan, tetapi tidak terlalu mendalam. Takut ada hasil yang keluar, perusahaan mencoba menyembunyikan kebenaran,” tegasnya. Sujarwo menekankan dua hal yang wajib dilaksanakan Pemkab Berau, yaitu independen peneliti dan peneliti yang berkualitas agar mampu memberikan informasi yang benar. Hasil dari penelitian nantinya, harus dipublikasikan secara transparan dan diketahui seluruh masyarakat di Kabupaten Berau. Jika ada indikasi akibat aktivitas perusahaan, harus ditindak dengan tegas sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. ”Bisa saja penelitiannya bagus, tapi tidak independen hasilnya tidak akan dibuka ke publik. Pemerintah harus independen dalam hal ini,” pintanya. Dirinya juga akan meminta hasil rapat pertemuan yang dilakukan Pemkab Berau beberapa hari lalu, untuk ditindaklanjuti. Dirinya juga akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Berau. “Akan kami angendakan. Kami mau tahu sejauh mana pemerintah melakukan penelitian terkait fenomena ini. Sekaligus memberikan masukan dan solusi terkait permaslaahan ini,” pungkasnya.(*/jun/app)

Sumber: