Pembangunan RSUD Korpri Kaltim Molor 2 Bulan, Ini Penyebabnya

“Jadi pada saat pemancangan pun kita mengalami kendala dengan lumpur. Kita juga sempat tergenang karena banjir. Ketiga, kami juga sempat kelangkaan material. Kemudian, yang terbesar adalah sesuai gambar yang ada, kita ada penambahan kontrak. Nilai awalnya Rp 43 Miliar menjadi Rp 46 Miliar,” beber Erik.

Dalam data yang diberikan, memang ada perubahan nilai kontrak. Hal ini karena adanya kelangkaan material beton ready mix, material besi, dan curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan kondisi di lapangan tergenang. Erik mengakui realisasi pekerjaan sudah mencapai 61,41 persen pada waktu ini.

Erik menerangkan, saat ini tim PT TPK melakukan percepatan pekerjaan, percepatan pengadaan material sesuai dengan pengajuan material yang disetujui, penambahan jam kerja dan tenaga kerja. Tim pun juga segera dibuatkan action plan dengan detail dan terinci sesuai dengan yang disepakati.

“Ini sudah struktur, sedang membuat lantai 3, dan kami tiap dua hari ngecor. Tapi sekarang material aman, Sekarang kita sedang kejar, progresnya sudah 61, 41 persen.  Rencana minggu ke 16 62,17 persen. ” lanjut Erik.

Mengenai keterlambatan, Erik mengaku PT TPK telah mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan selama 2 bulan.

Bulan pertama akan berfokus pada penambahan pancang dan bulan selanjutnya verfokus untuk arsitek dan manajemen konstruksi (MJ). Namun, PT TPK kemungkinan juga akan menghadapi sanksi atas keterlambatan ini.

Komisi III berencana untuk memanggil seluruh pihak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 28 Desember 2021. Pihak yang berkaitan adalah Pemprov Kaltim,  kontraktor, konsultan pengawas, konsultan pelaksana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan RSUD  Korpri. (DSH/AVA)

Sumber: