Sinyal Rotasi dari Pak Bupati

Polemik yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD) Kudungga, Kabupaten Kutai Timur semakin tak terkendali. Para dokter dan tenaga kesehatan diminta menahan diri, agar masyarakat tetap terlayani. Sinyal perubahan manajemen datang dari bupati. oleh: HAFIDZ PRASETYO Kutim, nomorsatukaltim.com - Merespons tuntutan ratusan pegawai RSUD Kudungga, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD. Para kepala organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kesehatan (Diskes), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) serta Inspektorat Wilayah (Itwil) juga dilibatkan. “Semua akan kami bahas. Termasuk tuntutan mengenai perombakan manajemen,” kata Ardiansyah, Jumat (5/11). Sayangnya, pertemuan membahas persoalan di tubuh rumah sakit pelat merah itu berlangsung tertutup. Meski belum ada keputusan yang diambil, Ardiansyah Sulaiman mengaku telah mendapat gambaran situasi di RSUD Kudungga. “Pertemuan itu, untuk memulihkan kondisi internal manajemen supaya kembali kondusif, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ucap politikus PKS itu. “Tapi saya pastikan segala sesuatu yang akan diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku,” imbuhnya. Pada pertemuan dengan para nakes, Ardiansyah juga telah berkomitmen melakukan audit internal. “Jadi saya menitikberatkan pada proses audit ini. Karena bisa jadi dasar untuk melihat semua masalah yang terjadi saat ini,” jelasnya. Karena itulah, dalam pertemuan kemarin, bupati juga melibatkan Inspektorat Wilayah dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Pelibatan dua instansi di luar urusan kesehatan itu bisa dilihat sebagai sinyal akan adanya perubahan manajemen rumah sakit. Hal ini merupakan bagian dari tuntutan ratusan pegawai RSUD Kudungga yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga medis, sampai bagian farmasi. Mereka ‘menduduki’ Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Kamis (4/11), menuntut adanya perbaikan manajemen. Ungkapan keresahan para nakes pun satu per satu disampaikan. Mulai dari tindakan otoriter pimpinan rumah sakit, hingga dana insentif pelayanan COVID-19 yang belum dibayar. Mereka juga menuntut agar manajemen rumah sakit menghentikan intimadasi, serta menuntutk restrukturisasi manajemen. Juru bicara aksi, dr Didit Tri Setyo Budi mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan tindaklanjut aksi serupa yang pernah dilakukan. “Karena permintaan agar ada perbaikan dalam manajemen belum dipenuhi, kami kembali menyampaikan aspirasi supaya ada perubahan yang lebih baik,” kata Didit Tri Setyo Budi Dokter spesialis paru itu mengatakan, pada aksi pertama, mereka telah menyerahkan petisi yang ditandatangani 250 orang karyawan. “Karena tidak ada perubahan, kami kembali menggelar aksi damai,” ujarnya. Didit memastikan aksi yang digelar tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat di rumah sakit, karena para pegawai telah berbagi tugas. Menurut Didit, tindakan ratusan pegawai rumah sakit sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki manajerial RSUD Kudungga. Sejumlah peserta aksi mengatakan, para nakes siap mengambil langkah lebih jauh, apabila tidak ada keputusan dari pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit itu. “Kami siap mengundurkan diri secara massal jika tuntutan kali ini tak digubris Pemkab Kutim. Kami juga akan melaporkan kejadian ini kepada induk organisasi profesi,” kata pimpinan aksi, Harianto Simbolon. “Jika tidak digubris kami memastikan ancaman tersebut tidak main-main,” tuturnya. Harianto menambahkan, banyak keputusan yang diambil sepihak, bahkan tanpa melibatkan dokter terkait. “Seperti pengadaan alat, keputusan diambil sendiri. Akhirnya alat yang dibeli sia-sia, karena tidak sesuai dengan kebutuhan,” ucap Harianto. Akibat pola kepemimpinan yang otoriter itu membuat suasana di internal rumah sakit jadi tak kondusif. Rasa tidak nyaman oleh para karyawan ini juga akan mempengaruhi kondisi pelayanan rumah sakit. Terkait insentif jasa pelayanan COVID-19, hingga kini para nakes belum menerimanya. “Apalagi tidak ada transparansi dan pihak manajemen. Selalu berkelit atau tidak diakomodir,” ungkapnya lagi Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman telah meminta para nakes tetap bekerja agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia meminta penyelesaian manajemen rumah sakit diselesaikan Pemkab Kutim. “Saya ingatkan agar para nakes tetap bekerja seperti biasa. Percayakan kepada kami untuk dapat menyelesaikan semua masalah ini. Yang jelas saat ini semua tuntutan sudah saya dapatkan,” katanya. Terkaait aksi para karyawan dan berbagai tudingan miring yang diarahkan ke manajemen RSUD Kudungga, direktur rumah sakit, Anik Istiyandari belum memberikan tanggapan. (BCT/ZUL/YOS)

Sumber: