Hipmi Minta Percepat Pembahasan APBD 2022

BALIKPAPAN, nomorstaukaltim.com – Pemerintah dan DPRD Kalimantan Timur diminta segera membahas APBD tahun 2022, menyusul kegagalan pengesahan APBD Perubahan 2021. Usulan itu disampaikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menyusul tidak adanya pengesahan  APBD Perubahan Kaltim tahun ini. “Saran saya Pemprov bersama DPRD Provinsi percepat pembahasan dan pengetukan Anggaran APBD 2022, supaya pembangunan segera jalan, kegiatan ekonomi ikut berputar," kata Ketua Hipmi Kaltim, Bakri Hadi, dihubungi Kamis (14/10). Kegagalan pengesahan APBD Perubahan, disebut Hadi, berdampak terhadap ekonomi daerah, sebagai akibat tertundanya proyek pembangunan infrastruktur, yang berharap dana dari Pemprov Kaltim. Contohnya jalan layang di Muara Rapak, Balikpapan, juga terdampak. Sehingga pengerjaannya bakal molor lagi sampai waktu yang belum ditentukan. Bakri Hadi mengatakan, tidak hanya pengusaha di bidang infrastruktur atau kontraktor yang terdampak.  “Karena paket paket pekerjaan tidak ada, maka sektor ini ikut terdampak. Dampaknya juga ke sektor lain,” ujar Bakri kepada Disway Kaltim. Dampak ikutannya, dipastikan bahwa kontraktor tidak ada pekerjaan dan ini berimbas kepada bisnis pendukung dari aktivitas kontraktor. Seperti distibutor bahan bangunan, Ready mix, buruh tukang dan usaha pendukung lainnya juga ikut terimbas. Karena itu, pembahasan APBD 2022 harus segera dilakukan dengan asistensi kabupaten/kota. Sehingga proyek infrastruktur dengan APBD murni 2022 sudah bisa berjalan pada  Maret-April tahun depan. "Tentu berpedoman pada peraturan dan mekanisme penganggaran yang telah ada," tukasnya. Menurutnya, rekan-rekan pengusahanya, yang core  bisnisnya kontraktor, pasti sangat berpengaruh  dengan  tidak adanya pengesahan APBD Perubahan 2021. "Setidaknya dengan adanya perubahan, kita masih bisa memutar modal dan keuntungan hingga akhir tahun," urainya. Bakri menilai kondisi saat ini sebelumnya pernah dirasakan para pengusaha lokal. Kondisi ini  agak mirip seperti yang pernah terjadi selama dua tahun berturut turut, yakni pada saat defisit anggaran karena Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang. Tepatnya pada saat pemerintah mesti melakukan refocusing anggaran dan pemotongan anggaran hingga 50 persen. "Ya dengan kondisi saat ini kita makin mengencangkan ikat pinggang, menjadwal ulang agenda dan rencana bisnis di penghujung tahun, meminimalkan biaya operasional," tutupnya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono enggan berkomentar banyak terkait kondisi pembahasan APBD Perubahan Kaltim tahun ini. Karena merasa bahwa itu bukanlah ranahnya. Hanya saja, politisi dari fraksi PDIP itu berpandangan bahwa rencana pembangunan Flyover di Muara Rapak sudah sangat mendesak. Pembangunan jalan layang itu diproyeksi bakal meminimalisir kecelakaan lalu lintas dan dapat menjadi solusi terbaik memecah kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, dengan adanya proyek infrastruktur skala besar seperti pembangunan jalan layang bakal memberikan efek berantai terhadap perekonomian di Balikpapan. Bisa menjadi solusi bagian dari pemulihan ekonomi di masa pandemi. "Pembangunannya untuk mengatasi kendala selama ini, karena (proyek itu) kewenangannya ada di provinsi," pungkasnya.  *RYN/YOS

Sumber: