Vaksinasi oleh Institusi Nonpemerintah: Alhamdulillah Semua Bantu

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Pemprov Kaltim mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyalurkan vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Padilah Mante Runa, menanggapi banyaknya pihak lain di luar pemerintah memiliki stok vaksin. Ia menampik anggapan penyelenggaraan vaksinasi yang tidak terpusat pada otoritas pemerintah menandakan pemerintah daerah sedang kekurangan anggaran, kekurangan tenaga kesehatan dan khawatir stok vaksin kadaluwarsa hingga sengaja memecah jalur distribusi vaksin COVID-19. Menurut dia, kebijakan sistem distribusi vaksin adalah kewenangan Kementerian Kesehatan. Maka kementerianlah yang menentukan penyaluran vaksin dilakukan melalui multi instansi termasuk instansi non pemerintah. Kadiskes mengatakan, adanya lembaga nonpemerintah hingga swasta yang turut mendatangkan dan memberikan imunisasi kepada masyarakat bukan berarti bahwa otoritas Pemda tidak sanggup. Pemerintah daerah juga dikatakan tidak sama sekali kekurangan anggaran. Menurutnya, vaksin yang didistribusikan ke daerah oleh pemerintah pusat adalah vaksin gratis, tidak berbayar sama sekali, sehingga baginya tidak ada istilah kekurangan anggaran. "Janganlah negatif thinking. Justru kita paling bersyukur ada lembaga-lembaga non pemerintah yang mau membantu begitu. Itu kan untuk masyarakat Kaltim juga," ungkapnya kepada Harian Disway Kaltim melalui saluran telepon, baru-baru ini. Dia menerangkan, bahwa pemerintah daerah menerima siapapun yang datang membawa dan menyumbangkan vaksin untuk masyarakat Kaltim. Yang memang didapatkan dari chanel, relasi atau kedekatannya dengan pejabat di lingkaran pemerintah pusat. "Ya kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Mereka diberi stok vaksin itu karena pertemanan mereka dengan pejabat di pusat. Saya katakan pada mereka alhamdulillah terimakasih. itu kan untuk masyarakat kita juga supaya kita cepat mencapai herd immuity," jelasnya. Adanya bantuan lobi-lobi vaksin dari berbagai pihak itu disebut justru kian mempercepat upaya mencapai herd immuity atau kekebalan komunal. Terbukti bahwa dengan adanya bantuan vaksinasi dari berbagai macam lembaga, tingkat capaian vaksinasi Kaltim bertambah signifikan. Hal itu tentu tidak bisa didapatkan, katanya, apabila pemerintah daerah hanya terpatok menunggu antrean distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan. Yang sebelumnya butuh waktu berminggu-minggu untuk dapat kiriman. "Jadi itu sangat menguntungkan kita. Itu peluang banget. Setelah itu capaian vaksinasi kita sangat terdongkrak. Alhamdulillah. Karena sumbangan-sumbangan itu. Bahkan MPR-DPR di pusat sana, yang punya power, mereka ikut mengirim vaksin ke Kaltim," papar Padilah Mante Runa. Dia menegaskan bahwa anggapan-anggapan yang muncul itu tidak benar. "Jangan dengarkan hoax. Dengarlah saya." Pimpinan otoritas kesehatan di Provinsi Kaltim ini menepis anggapan bahwa pemerintah daerah kurang gesit. "Ya tidak lah. Tidak seperti itu dong pemikirannya. Swasta itu pendekatan ke pejabat di pemerintah pusat. Mereka-mereka itu juga memikirkan rakyat kita. Mereka merasa sudah berusaha di Kaltim terus dia punya kedekatan dengan pejabat pusat. Makanya mereka turut membantu mendatangkan vaksin." "Mereka itu malah patut kita ucungkan jempol. Karena mereka juga ikut memikirkan rakyat kita. Itu namanya sosial banget. Itu orang berbudi luhur. Dan meraka itu tidak bersaing dengan kita (Pemda) dalam mengadakan vaksin," bebernya panjang lebar. Dia menegaskan, institusi di luar Pemprov Kaltim tidak bersaing dalam mencari dan mendatangkan vaksin. Melainkan sama-sama berupaya melalui jalur kedekatan masing-masing dengan pemerintah pusat. Kadiskes mengklaim, upaya Gubernur Kaltim, Isran Noor juga tidak kalah maksimal dan luar biasanya dalam berupaya melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah pusat. Untuk melobi jatah vaksin untuk Kaltim. Sementara Gubernur juga sangat luar biasa upayanya melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah pusat. Hanya saja menurutnya, usaha keras itu memang tak ingin ditunjukkan ke publik. "Jadi pak Gubernur itu tidak mau di-expose berkat-berkat usahanya. Bayangkan pak gubernur itu, di depan saya dia menelpon menteri kesehatan ketika saya bilang vaksin kita kurang. Besoknya langsung datang vaksin. Padahal belum waktunya kiriman vaksin. Stoknya menteri langsung dikirimkan. Hanya beliau tidak mau di expose usahanya," ucap isteri Rektor Unmul itu. "Pak Jokowi lagi, waktu Kaltim krisis oksigen, dia langsung telepon Pak Jokowi loh. Langsung Pak Jokowi murni pribadi kirimkan kita oksigen konsentrator. Masih kurang kah jerih payah pak gubernur. Tapi dia tidak mau diekspose loh. Biarlah hanya Allah yang lihat dia punya kinerja. Dia tidak seperti pemimpin-pemimpin lain. Saya pribadi melihat, dari kedekatan saya dengan beliau. Luar biasa usaha beliau," tambahnya mengakhiri.

Cegah Vaksin Berbayar

Sebagai dampak belum meratanya vaksinasi di Kalimantan Timur, muncul isu adanya vaksin berbayar di Balikpapan. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Balikpapan Andi Sri Juliarty mengaku telah melaporkan adanya dugaan vaksin diperjualbelikan kepada masyarakat. "Data sampai kemarin kita terima 30 orang. Tetapi kita serahkan saja sudah kepada pihak kepolisian. Kita selanjutnya akan fokus pelayanan kesehatan vaksinasi," ujar Andi Juliarty, Jumat (17/9). Berdasarkan informasi yang dia terima, pendaftaran vaksinasi yang dipatok Rp 315 ribu oleh oknum tak bertanggungjawab, dinilai telah mencoreng nama baik pemerintah daerah. Lantaran di dalam formulir pendaftaran itu tertulis kalimat bahwa ada biaya yang dibebankan untuk tenaga kesehatan. "Tentu itu kami yang tidak bisa terima. Tetapi yang tertulis secara formal itu kan (atas nama) Muhammadiyah. Jadi pihak Muhammadiyah juga akan melaporkan ini," urainya. Adapun para korban yang telah didata tadi, kata dia, akan diperiksa lebih lanjut terkait apakah mereka sudah mendapat dosis vaksin atau baru sebatas mendaftar saja. "Ini (kelakuan) orang luar. Di situ dalam formulir tertulis Forum KR (rencananya bekerjasama dalam Vaksinasi Muhammadiyah). Jadi bukan tenaga medis," tukasnya. Di dalam formulir itu juga tertulis bahwa waktu dan tanggal vaksinasi memang sesuai dengan jadwal vaksinasi Muhammadiyah. "Silakan dikonfirmasi ke Muhammadiyah karena yang dicemarkan nama mereka," katanya. Sementara Diskes, kata dia, merasa perlu mengawal kasus ini karena regulasinya mengatur bahwa vaksin program pemerintah adalah gratis. "Tidak ada jual beli. Jadi sekali lagi mohon kepada masyarakat dalam rangka percepatan vaksinasi banyak pihak atau lembaga organisasi yang membantu pemerintah untuk mendistribusikan vaksin. Semua keperluan administrasi dilakukan dengan kop surat resmi dari lembaga masing-masing. Sementara Diskes, kata dia, sangat mengapresiasi kerja sama dengan seluruh pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah untuk membantu perpecapatan vaksinasi. "Namun di dalam teknis persiapannya, sepertinya kelompok lembaga ini bekerja sama lagi dengan pihak lain. Disitulah muncul potensi macem-macem," urainya. Ia mengimbau agar seluruh lembaga instansi atau organisasi yang sudah mendapat kuota vaksin, maka tidak usah lagi menggandeng pihak lain. "Karena kalau sudah terjadi seperti ini, panjang juga ya menelusurinya. Cukup kerja sama dengan pemerintah,". Ia memastikan seluruh fasilitas sentra vaksinasi di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Done sama sekali tidak berbayar dan memang disediakan oleh pemerintah. Termasuk insentif tenaga kesehatan dan konsumsinya juga sudah  dibebankan kepada pemerintah daerah. Sehingga tidak perlu lagi adanya pungutan biaya yang dibebankan kepada para peserta vaksinasi. "Tidak perlu panitia kelompok organisasi itu mencari-cari dana lain lagi sebenarnya," imbuhnya. Terkait isu ini, Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Vincentius Thirdy Hadmiarso menyatakan aparat menelusuri laporan Diskes Balikpapan. "Ada aduan, tapi masih kami klarifikasi dulu. Kalau ada tindak pidana baru kami akan lakukan penyelidikan," kata Vincentius Thirdy Hadmiarso. DAS/RYN/BOM/AVA/YOS      

Sumber: