Pengamat Menilai Partai Golkar Tak Terpengaruh Polemik

Berbagai polemik membayangi persiapan Partai Golkar Kaltim menghadapi pesta demokrasi 2024. Diawali dengan rencana penggantian kursi ketua DPRD Kaltim. Sampai penggusuran kader beringin dari ‘rumah’ yang dihuni puluhan tahun.

Nomorsatukaltim.com - Rentetan persoalan yang menimpa partai yang dibesarkan mantan presiden Soeharto itu berlanjut pada perintah pengosongan aset kantor mereka di Samarinda.  Juga kasus hukum yang menimpa salah satu kadernya. Pengamat Politik, Budiman tak melihat kemungkinan adanya efek dari sejumlah persoalan tadi terhadap raihan suara Partai Golkar pada perhelatan akbar Pemilu, Pemilukada dan Pileg 2024. Semuanya, kata dia, bergantung pada bagaimana strategi partai mengelola permasalahan dan mencitrakan dirinya. "Persoalan elektabilitas tergantung dari pemilih sebenarnya. Kalau dari sisi perebutan kursi di parlemen, itu sangat ditentukan oleh Caleg yang diusung partai tersebut," kata Budiman baru-baru ini. Akademisi Universitas Mulawarman menyebut, karakter masyarakat di Kaltim dalam memilih, cenderung tidak memandang latar belakang partai. Melainkan pemilih melihat siapa dan bagaimana latar belakang calon yang diusung. Maka, jika konteks problematika yang tengah dihadapi Partai Golkar di takar dengan kecenderungan itu. Otomatis, kata dia, elektabilitas Partai Golkar tidak terlalu terpengaruh akibat berbagai persoalan menimpanya. "Yang penting, Partai Golkar mampu menempatkan kader-kader potensialnya, untuk diusung dalam pemilihan nanti." Kendati demikian, ia menambahkan, setidaknya ada sedikit orang yang dalam memilih akan lebih melihat dari sisi partai Golkar-nya. "Bisa jadi itu berpengaruh terhadap elektabilitas, meskipun peluang itu sangat kecil," imbuhnya. Budiman memberi contoh salah satu politisi di Kaltim yang telah terbukti berhasil memenangkan kontestasi politik meskipun ia dikenal sering bergonta-ganti partai. "Karena sekarang pemilih lebih melihat figur. Contohnya Andi Harun. Yang pernah mencalonkan diri dari berbagai partai, dia selalu lolos terpilih ke parlemen daerah. Karena kekuatannya di figur. Bukan di Partai," bahasnya. Meski begitu, kemampuan partai meraup suara dalam setiap prosesi pemilihan tak selalu soal kekuatan atau kapasitas figur yang diusung. Ia mengatakan, tingkat keterpilihan suatu partai, juga sangat dipengaruhi oleh 'isi tas'.

"Banyak pemilih di Kaltim yang tidak mementingkan kapasitas, tapi lebih mementingkan isi tas. Dan itu merupakan salah satu keunggulan Partai Golkar saat ini."

Lebih lanjut dikatakan, keputusan mengganti Makmur dari pimpinan DPRD Kaltim, dinilai tidak akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas Golkar di Kaltim. Kecuali menurutnya, di sisi daerah pemilihan Kabupaten Berau. Ia meyakini, bahwa jika Makmur HAPK tidak lagi mencalonkan diri dari Dapil Berau, maka itu kemungkinan akan mengurangi suara Golkar dari Dapil tersebut. "Karena Makmur merupakan salah satu figur kuat Golkar di Dapil-nya." "Namun, bisa jadi juga Partai Golkar masih memiliki kader unggulan lain untuk menggantikan. Karena di Berau sendiri Golkar bukan partai dominan. Tinggal pintar-pintarnya partai mencari dan mengusung kader atau figur," ulas Budiman. Di samping itu, ia mengatakan, perlu diketahui bahwa karakter pemilih di Indonesia umumnya adalah pemilih emosional, sentimentil dan gampang melupakan sesuatu. "Bisa saja nanti Rudy Mas'ud bersaudara tiba-tiba bisa mem-branding dirinya sebagai orang teraniaya dan sebagainya. Lalu orang-orang akan bersimpati. Sebab orang Indonesia ada kecenderungan memiliki karakter yang gampang kasihan. Bahkan jika segala sesuatunya hanya di dramatisasi. Karena pintar memanfaatkan momentum," ucap Budiman. Selain itu, bilang dia, harus diingat bahwa partai ini terbiasa dengan konflik. Berbagai jenis badai bagaimanapun biasa dihadapi partai tersebut. Dan tetap Golkar bertengger sebagai partai politik papan atas. Kader-kader Partai Beringin disebutnya sebagai kader sudah teruji dan jumlahnya banyak. Merekalah kader yang benar-benar berproses dari bawah. Gokar menurut Budiman, sejak dulu di kenal sebagai partai kader. Sehingga memiliki basis akar yang kuat. Itu merupakan salah satu keunggulan Partai Golkar, sebutnya.

Dampak Bagi Bani Mas’ud

Lain cerita, Budiman mengaitkan konteks sebagian persoalan yang memiliki keterkaitan dengan Partai Golkar tadi, dengan keluarga politisi bermarga Mas'ud. Menurut dia, jika pertanyaannya apakah berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan klan politisi Mas'ud akhir-akhir ini akan memengaruhi elektabilitas mereka jika akan turut bertarung dalam pesta politik mendatang. Itu sangat memengaruhi, kata Budiman. Karena, kata dia menganalisis, berbagai peristiwa terkait keluarga tersebut yang dapat ia tandai, secara tak langsung telah membentuk kesan yang mengarah pada politik dinasti. Kemudian, dalam hal keputusan penggantian Makmur dari kursi pimpinan dewan, menurut Budiman juga memberikan kesan secara pribadi menzolimi senior dan putra daerah, "Itu sangat memengaruhi elektabilitas klan mereka," imbuhnya. "Walaupun mereka terkesan tidak peduli dengan hal tersebut. Karena memang kembali lagi, karakter pemilih kita di Kaltim lebih mengedepankan 'isi tas' dari pada kapabilitas. Mungkin karena itulah mereka tidak perduli pengaruh tindakan mereka terhadap elektabilitas mereka," papar pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. "Karena isi tas banyak memengaruhi. Tapi kalau pemilih kita rasional, selesai mereka. Cuma yang jadi persoalan di Kaltim dan Indonesia secara umum, pemilih rasional lebih sedikit jumlahnya dari pada pemilih tidak rasional. Pemilih kita lebih mengedepankan faktor keluarga, money politik, faktor suku, agama, dan isi tasnya." Namun begitu, akan jadi berbeda ceritanya, jika politisi demikian telah di-cap sebagai musuh bersama. Image yang kurang baik terhadapnya telah melekat di benak publik. Ia seolah sudah menjadi publik enemy. "Bisa kalah. Bisa terjadi kesan di masyarakat 'yang penting bukan dia' yang menang," kata Budiman. Budiman turut mengomentari keputusan Pemkot Samarinda mengosongkan kantor DPD II Partai Golkar Samarinda. Dalam pandangannya, posisi Golkar dalam persoalan tersebut jelas lemah. Sebab diketahui sertifikat dan surat menyurat secara jelas menunjukkan bahwa aset tersebut milik Pemkot Samarinda. Ia juga memandang, secara politik, tergolong cerdik dalam mengeksekusi pengambilalihan aset tersebut. "Dia (Pemkot Samarinda) menggandeng KPK. Artinya kedudukannya kuat dalam mengeksekusi. Jadi, posisinya, justru Pemkot kalau tidak mengambil alih, itu pelanggaran malah." Mengapa tak dieksekusi oleh pemerintah-pemerintahan sebelumnya? "Itu tergantung komitmen, kepedulian atau memang mungkin baru diketahui. Soal aset ini muncul dalam debat Pilkada lalu. Dari sebuah pertanyaan, muncul jadi komitmen wali kota terpilih," katanya. Ia lantas mengatakan, bahwa urusan pengambilalihan sekretariat Golkar Samarinda dengan melibatkan KPK itu "tidak bisa dibilang bahwa ada campur tangan pemerintah untuk menghabisi Golkar. Tidak sampai ke situ lah." "Tapi kalau bicara untung rugi, ada pihak yang diuntungkan dari kasus itu. Ada yang dirugikan. Ada juga yang ambil untung," bilang dia. Dari sisi politik, ia menambahkan, jika dikaitkan dengan orientasi pesta demokrasi 2024, maka setidaknya bisa mematikan atau pembunuhan karakter terhadap Golkar. Karena bisa jadi muncul anggapan di masyarakat. "Bahwa ternyata tanah Pemkot yang dikuasai Golkar selama ini. Ternyata Golkar selama ini melanggar aturan," beberapa Budiman. Dari situ bisa muncul berbagai implikasi-implikasi terhadap kecenderungan masyarakat dalam memilih, lanjutnya. Bisa memunculkan stigma, untuk jangan pilih yang berbau Golkar. Kendati, "semua tergantung situasi dan kondisi. Makanya tadi saya sebut ada yang ambil untung dan ada yang diuntungkan," tandasnya.  *DAS/YOS

Sumber: