Salehuddin Tawarkan Opsi Refocusing untuk Perjelas Insentif Nakes COVID-19 di Kaltim

Samarinda, nomorsatukaltim.com -Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin S.Sos,. S.Fil mengapresiasi langkah gubernur menjadikan Hotel Atlit sebagai tempat isolasi terpusat (Isoter) bagi pasien COVID-19. Tinggal selanjutnya, pemprov harus bisa memastikan ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) yang memadai. Serta memperjelas insentif bagi mereka. Agar proses penanganan kasus positif bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Keberadaan nakes dalam penanganan pasien positif virus corona disebut Salehuddin teramat vital. Karena tanpa nakes, program dan fasilitas yang dibuat untuk mempercepat pemulihan pasien tak akan berjalan berimbang. Jumlah nakes pun, jika bisa dilipatgandakan. Sehingga jika mereka terpapar COVID-19, pemerintah tak sampai harus mengurangi atau bahkan menutup pelayanan.

Legislator Karang Paci asal Daerah Pilihan Pemilihan (Dapil) Kukar tersebut bilang. Pemprov Kaltim harus segera melakukan rekrutmen tambahan. Baik nakes maupun relawan. Walau diakui Salehuddin, perekrutan ini bukan lah hal yang mudah. Mengingat tak banyak masyarakat yang bersedia mengambil pekerjaan dengan risiko penularan tinggi tersebut.

Namun begitu, kondisi itu bukan tidak bisa diatasi. Utamanya, jika pemprov bisa menjamin kelancaran insentif buat para nakes yang bekerja ekstra itu.

 “Kan salah satu agar pelayanan bisa maksimal yaitu insentif mereka jangan terlambat dan segala macam,” ungkapnya saat ditemui Harian Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com di Gedung D DPRD Kaltim, Rabu (11/7/2021) pagi.

“Fasilitas tersedia tapi nakes tidak ada bagaimana. Namun memang fakta di lapangan menyatakan bahwa minatnya cukup rendah,” tambahnya.

Untuk teknis penganggaran, Salehuddin melihat ada celah yang bisa dimaksimalkan oleh pemprov. Salah satunya dengan kembali melakukan refocusing anggaran. Mengingat kondisi pandemi di Kaltim saat ini masih tergolong darurat. Yang terpenting adalah adanya komitmen dahulu.

DPRD Kaltim, disebut Saleh tak akan menghambat langkah pemprov jika ingin melakukan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi. Terutama jika anggaran digunakan untuk pemenuhan fasilitas kesehatan, obat-obatan, hingga insentif nakes.

“Kalau insentif sudah jelas pasti ada saja peminatnya. Saya pikir ini darurat, kita bisa saja menganggarkan hal demikian misalnya dari biaya tak terduga (BTT). Kemarin refocusing itu kita setuju saja kan.”

“Kalau untuk kepentingan masyarakat Kaltim, kita setuju saja asalkan provinsi aktif. Saya pikir DPRD juga welcome soal anggaran, satu kali ketemu lalu disampaikan pemaparannya dan kita setuju. Itupun BTT tanpa perlu ada peripurna segala macam,” pungkasnya. ADV/TOP/AVA

Sumber: