Presiden ‘Sentil’ Kaltim, Ini Jawaban Gubernur

Nomorsatukaltim.com – Presiden Joko Widodo menyebut tingkat penambahan kasus baru COVID-19 sudah beralih dari pulau Jawa-Bali. Penambahan kasus yang sangat menonjol terjadi di lima daerah. Sehingga seluruh jajaran harus merespons cepat untuk mengendalikan kasus.

"Saya melihat ini angka-angka, hati-hati, ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi," ujar Presiden dalam Rapat Terbatas Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4 di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (8/8/2021). Kelima daerah yang dimaksud ialah Kalimantan Timur dengan kasus aktif 22.529, Sumatera Utara 21.876 kasus aktif, Papua 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat 14.496 kasus aktif, dan Riau 13.968 kasus aktif. "Itu hari Kamis (5 Agustus 2021)," kata Presiden dilansir CNBC Indonesia. "Hati-hati hari Jumat kemarin, hari Jumat, Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, naik. Riau naik menjadi 14.993, naik, Sumatera Barat naik menjadi 14.712, ini juga naik. Yang turun saya lihat di dua hari kemarin Kalimantan Timur dan Papua. Tapi hati-hati ini selalu naik dan turun," jelasnya. Jokowi menekankan, ada tiga hal penting yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran kasus ini. Pertama memperketat mobilitas masyarakat setidaknya selama dua pekan. Kedua, mempercepat dan memaksimalkan tracing dan testing pada orang yang terpapar virus agar tidak menyebarkan lebih luas. Ketiga, menyiapkan tempat isolasi terpusat di daerah masing-masing agar bisa segera membawa pasien yang terpapar virus untuk dirawat. "Sekali lagi saya ulang, mobilitas indeks yang harus diturunkan. Kedua, testing tracing respon cepat dan tiga isolasi terpusat. Ini pengalaman di provinsi-provinsi yang ada di Jawa yang bisa turun. Tiga hal ini dilakukan," tegasnya.

Kata Gubernur

Dalam wawancara yang disiarkan CNN Indonesia, Gubernur Isran Noor merespon pertanyaan presenter soal penyebab kenaikan yang kasus COVID-19 yang luar biasa. “Nah itu saya ndak tahu jawabannya. Yang pasti Kalimantan Timur itu dinamika kenaikanya luar biasa. Prevalensinya nomer dua setelah DKI,” ujarnya. Untuk menekan penyebaran kasus, Kaltim, imbuh gubernur, sudah melakukan upaya sesuai dengan perintah dan protokol kesehatan yang sudah disepakati. “Sudah laksanakan PPKM Level 4 di seluruh wilayah Kaltim kecuali Kabupaten Paser dan Mahakam ulu,” imbuh Isran Noor. Menurut Isran Noor, kejadian ini sudah dievaluasi dengan bekerja sama intens dengan pihak terkait. “Dengan Pangdam, Kapolda, Forkopimda, bagaiamana mengatasi, menjaga dan menerapkan PPKM Level 4,” katanya. Hasil evaluasinya, pemerintah menigkatkan upaya testing, tracing dan treatment. “Sudah dilakukan 3 T, (tapi) kenapa tidak (turun?). (saya) tidak mengerti kejadian itu.” “Memang ada contoh satu dua tidak mau lapor, diam-diam, kemungkinan seperti itu. Apalagi di bulan Juli kondisi RS sudah penuh. Mungkin penuh itu karena terjadi lokal transmission.” Salah satu tantangan pemerintah daerah, kata Isran Noor, karena daerah ini banyak kedatangan para pekerja dari luar pulau. Mereka bekerja di sektor pertambangan, kelapa sawit, minyak dan sebagainya. “Banyak orang dari luar (Kalimantan) yang bekerja. Meski sudah dilakukan pengetatan di pelabuhan dan bandara,” jelasnya. "Jujur saja, lonjakan tidak kami prediksi. Karena, hingga saat ini masyarakat patuh dan taat menjalankan Protokol Kesehatan. Bahkan, Satgas Covid-19 Nasional yang menyebutkan dan menyatakan itu," kata Isran Noor. Bukan hanya itu, kepatuhan masyarakat Kaltim untuk Prokes sudah baik secara nasional dibuktikan mendapatkan warna hijau atau di atas 90 persen. Isran menegaskan, usaha sudah dilakukan. Termasuk bekerjasama Kodam IV Mulawarman dan Polda Kaltim juga telah bangun. Salah satunya serbuan vaksinasi massal. Tracing, testing dan treatment pun juga terus dilakukan. Sedangkan, terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi, juga disebabkan adanya tenaga kerja dari luar Provinsi Kaltim yang telah ditracing ternyata banyak positif Covid-19. "Jadi, bukan karena masyarakat tidak patuh. Masyarakat Kaltim sangat patuh," tegas Isran. Sementara, untuk pusat isolasi (isolasi terpusat/Isoter) juga telah disiapkan. Contohnya di Kantor BPSDM Kaltim. Meski begitu, karena beberapa bulan lalu banyak rumah sakit penuh. Maka, banyak masyarakat melakukan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya, Pemprov berupaya melaksanakan perintah pusat seperti PPKM Level 4, maka hanya Pemerintah Pusat yang mengetahui. *

Sumber: