Help! Rumah Sakit di Samarinda Butuh Bantuan

Nasib rumah sakit khusus (RSK) COVID-19 di Samarinda berada di titik nadir. Selain kehabisan ruang perawatan, fasilitas kesehatan itu juga kekurangan nakes. Lebih gawat lagi, kondisi keuangan mereka ibarat napas di ujung tenggorokan: megap-megap.

Nomorsatukaltim.com - Kondisi rumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD-AWS) semakin tercekik. Puluhan miliar klaim tagihan mereka ke Kementerian Kesehatan macet. Kondisi ini mengancam kelangsungan operasional faskes rujukan penanganan COVID-19. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengaku sudah sepekan bergerilya mencarikan pinjaman. Perbankan diharap jadi tumpuan. Soal klaim piutang rumah sakit atas biaya penanganan COVID-19 yang tersendat dibenarkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD-AWS) Samarinda, dr. David Harjadi Mashoer. "Iya betul, klaim covid dari Kemenkes belum terbayar sejak September 2020 sampai sekarang," kata dia, diwawancara Selasa (27/7). David mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kondisi dilematis itu kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor. Sambil berharap Kemenkes segera melunasi utangnya yang hampir mencapai Rp 100 miliar. RSUD AWS Samarinda diketahui mencatatkan piutang kepada Kemenkes hingga mencapai Rp 90 miliar. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdul Moeis, Samarinda membukukan tagihan tertunggak sebesar Rp 50 miliar lebih. Sementara rumah sakit-rumah sakit swasta di Samarinda yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 melaporkan tagihan di kisaran Rp 10 miliaran. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengaku telah melakukan upaya maksimal untuk membantu mencarikan solusi atas aspirasi dan keluhan yang disampaikan para pimpinan fasilitas kesehatan ini. Ia bergerilya sejak sepekan terkahir  mencarikan dana talangan sementara. Jumat, (23/7) lalu, pimpinan Partai Gerindra Kaltim itu berinisiatif menghadap Gubernur Kaltim, Isran Noor. Didampingi wakil wali kota dan sejumlah pejabat teras Pemkot, AH melaporkan situasi sulit yang tengah dihadapi rumah sakit rujukan di wilayah pimpinannya. Menurutnya, kondisi ini sudah sangat pelik. Sebab rumah sakit dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan khusus COVID-19. Sedangkan kondisi cash flow mereka dalam keadaan sesak napas. Akibat mengonversi kapasitas layanan non COVID-19 yang selama ini mejadi tumpuan pemasukan. Oleh sebab itu, Pemkot mengusulkan Pemprov bersedia mengeluarkan dana talangan. Dan akan dikembalikan saat tagihan rumah sakit telah terbayarkan. “Kota Samarinda sedang menyiapkan skema talangan kepada RS. I.A. Moeis Samarinda, namun Samarinda tidak bisa bekerja sendiri melainkan butuh bantuan Bapak Gubernur. Mudahan Bapak Gubernur Kaltim berkenan mempertimbangkan saran dan permohonan dimaksud. Sehat dan sukses selalu Pak Gubernur, aamiin,”  tutur Andi Harun kepada Isran Noor. Meski begitu, ia berujar, bahwa pilihan itu akan menjadi beban tambahan bagi pihaknya. Menilik keadaan APBD kabupaten/kota juga tengah tertekan, dampak dari penanganan COVID-19 yang berlarut-larut. Hingga kemarin, Andi Harun mengaku belum mendapat respon pasti atas usulannya kepada Pemprov. "Informasi yang saya dengar masih dibahas di rapat. Yang penting saya sudah menyampaikan keadaannya. Saya usaha memohon bantuan. Kalau bisa dibantu alhamdulillah. Kalau tidak ya bersabar," ucap dia, ketika diwawancara, Selasa (27/7) kemarin. Di luar itu, Pemkot disebut tengah berupaya mencari bantuan pendanaan di luar pemerintah. Senin, (26/7) Pemkot Samarinda mengumpulkan pimpinan kantor perwakilan perbankan di Kota Tepian. Untuk meminta bantuan mengatasi persoalan cash flow tersendat yang membelit sejumlah rumah sakit di daerahnya. Ia mengatakan, upaya itu mendapat respon positif. Perbankan dikatakan menindaklanjuti permohonan itu dengan menggelar rapat di bawah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Selasa (27/7) kemarin. Namun, pada wawancara kemarin, AH belum mengetahui hasilnya. Mantan wakil ketua DPRD Kaltim itu, mengaku terharu melihat konsistensi dan perjuangan rumah sakit-rumah sakit yang menyampaikan keluhan kepadanya.

"Pihak rumah sakit hanya meminta kepada saya, agar ada pihak yang mau meminjamkan dana talangan. Mereka siap menanggung beban bunga. Untuk tetap memastikan mereka bisa bertahan menangani COVID-19." Andi Harun

"Seharusnya ini penanganannya sudah tingkat provinsi. Tetapi saya tidak bisa berdiam diri, karena ini menyangkut nasib warga Samarinda. Kami coba mengambil langkah-langkah yang masih bisa kami lakukan," ujarnya. Di satu sisi, lanjut dia berkisah, masyarakat  mungkin tidak mengetahui situasi pelik ini. "Tapi perlu saya saya sampaikan agar kita tahu duduk masalahnya." Rumah sakit katanya, menyampaikan bahwa sejak mereka diberi kewajiban menangani COVID-19, maka mereka melakukan pengurangan kapasitas penanganan pasien non-COVID-19, yang selama ini menjadi tumpuan sumber pembiayaan mereka. Sementara ketika mereka melayani pasien COVID-19, maka klaim pembayarannya, ditanggung langsung oleh Kemenkes. Yang sampai sekarang masih menunggak banyak. "Tentu kita tidak bisa mengeluh. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Apalagi saling menyalahkan. Tapi faktanya rumah sakit sudah sesak napas. Menghadapi kebutuhan pembiayaan yang begitu besar. Sementara pasien berdatangan setiap hari. Siang dan malam," imbuh wali kota Samarinda. Yang warga tahu, kata Andi Harun lagi, bahwa ada rumah sakit menolak pasien. Yang warga tahu bahwa tempat tidur sudah penuh. Sementara nakes sudah mulai berguguran. Mulai banyak yang terpapar. Menurutnya, masyarakat harus fair menggali dan memahami persoalan ini. Yang tidak sesederhana bayangan awam. "Mereka (rumah sakit) mengatakan secara tenaga mereka siap. Tapi pembiayaannya bagaimana? Bisa dibayangkan besarnya kebutuhan operasional mereka. Kita harus prihatin. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Dan tidak pada waktunya untuk saling menyalahkan. Sekarang kita bersinergi. Rumah sakit dan pemda akan berbuat semaksimal mungkin," cerita Andi Harun panjang lebar. Itulah mengapa, lanjut dia lagi, Pemkot mendadak menemui gubernur. Untuk mengusulkan agar rumah sakit diberi dana talangan. "Toh nanti kalau klaim dibayar dana itu siap dikembalikan. Beliau (gubernur) bilang akan rapatkan dulu. Tapi di lapangan butuh respon cepat," kata Andi Harun. Ia menilai, ketulusan rumah sakit yang bersedia menanggung beban utang demi bisa mendapat dana talangan untuk tetap melanjutkan pelayanan patut diapresiasi. "Mereka ini murni untuk pelayanan. Itu pun mereka rela berhutang asalkan bisa bertahan. Yang penting tidak dibebani bunga tinggi layaknya perusahaan yang memang mengejar keuntungan semata." Menurut dia, hal tersebut sudah cukup menjadi tanda bahwa rumah sakit sudah berupaya dengan begitu luar biasa. "Hari ini (kemarin) OJK rapat bersama perbankan. Untuk menyiapkan skema pinjaman yang akan ditawarkan. Dinas Kesehatan juga rapat mengkonsolidasi rumah sakit mana yang membutuhkan pinjaman. Memang problemnya perbankan harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat mereka di Jakarta," tandasnya.  *DAS/YOS

Sumber: