DPRD Kukar Gelar RDP Terkait Pengelolaan Bungkil

Kukar, nomorsatukaltim.com - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar Rpaat Dengar Pendapat (RDP), mempertemukan antara kepala desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT RK Membahas persoalan terkait pembagian pengelolaan Bungkil kelapa sawit.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono, menjelaskan jika pertemuan ini membahas berakhirnya kerjasama pengelolaan Bungkil kelapa sawit dengan tiga BUMDes dan satu koperasi. Di empat desa, yakni Desa Klekat, Desa Muai, Desa Kembang Janggut, dan Desa Pulau Pinang. Diketahui kontrak yang berakhir pada 31 Juli 2021 tersebut, ada beberapa kesepakatan yang akan diatur ulang jika memang kerjasama dilanjutkan kembali. Yakni mengurangi jatah kuota bungkil masing-masing BUMDes, sedari 150 ton perbulannya menjadi 100 ton perbulannya. Berkurang sebanyak 50 ton, dan tentunya dianggap merugikan pihak BUMDes. Karena selama ini, pengelolaan Bungkil tersebut menjadi solusi alternatif penyumbang PAD ditengah ADD dan dana desa yang tiap tahunnya kian menurun. "Harapan mereka keberadaan BUMDes ini menjadi penyokong PAD desa," ujar Siswo pada Disway Kaltim, Senin (26/7/2021). Untuk itu, Siswo pun mengatakan jika pihak DPRD Kukar akan terus mendorong hal tersebut tidak menjadi gejolak di empat desa tersebut. Dikarenakan empat desa tersebut memang terdampak secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Saat ia menanyakan kepada pihak perusahaan, Siswo mendapatkan alasan bahwasanya dianggap BUMDes belum profesional dalam pengelolaannya. Padahal keberadaan BUMDes, ada dasar hukumnya, mulai dari Undang-undang, Peraturan Bupati (Perbup) hingga elsurat edarannya. "Saya yakinkan BUMDes sudah profesional, tidak usah diragukan, bagaimana perusahaan mau berbagi adil," lanjut Siswo. Dari RDP pun Siswo menjelaskan, jika sudah memberikan penegasan kepada pihak perusahan agar berlaku adil. Dengan membagi rata lima bagian produksi bungkil, yakni BUMDes empat desa dan perusahaan yang memang mengelola bungkil jauh dari empat desa yang ada sekarang. "Justru dibagi adil itu solusinya, kita lihat sampai akhir bulan bagaimana keputusan manajemen yang ada di kantor pusatnya," tutup Siswo. (ADV/mrf)

Sumber: