Rekor Baru Kematian Akibat COVID-19, Mahulu Tutup Pintu

Angka kematian harian akibat COVID-19 di Kalimantan Timur terus meningkat. Pada Selasa (6/7), Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim melaporkan 19 kasus kematian baru. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan angka yang tercatat selama setahun pandemik. Sembilan daerah kembali ke zona merah.

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Kota Balikpapan kembali menjadi penyumbang terbanyak angka kematian haria akibat corona dengan jumlah 10 kasus. Sementara Samarinda menduduki tempat kedua dengan angka kematian 3 kasus, disusul Bontang dan Paser, masing-masing 2 kematian. Terakhir Kutai Timur dan Kutai Karanegara, masing-masing menyumbang 1 kasus kematian. Selain ledakan jumlah kematian, Benua Etam juga mencatat rekor harian tertinggi, sebanyak 726 kasus. Sebanyak 473 menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan angka kesembuhan lebih rendah, yakni 234 orang. Dengan angka ini, maka secara kumulatif kasus SARS Cov 2 tercatat 81.002 orang positif, 6.328 menjalani perawatan, 72.758 sembuh dan 1.920 meninggal dunia. Terkait meningkatnya kasus covid, Pemprov Kaltim masih mengeluarkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Namun kali ini ada embel-embel PPKM berskala mikro diperketat. Hal ini disesuaikan surat keputusan Gubernur Kaltim atau Instruksi Gubernur (Ingub) Kaltim bernomor 14/2021 tentang PPKM berbasis mikro diperketat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Provinsi Kaltim, tertanggal 2 Juli 2021. Kepala BPBD Kaltim Yudha Pranoto dalam keterangan resmi mengatakan, melalui aturan itu, Pemprov akan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Satpol PP serta Dinkes Kaltim dalam melakukan penindakan. "Termasuk pengetatan di pintu-pintu masuk akses mobilitas transportasi masyarakat kembali dibuka poskonya. Baik transportasi udara, darat dan laut," jelasnya.

Mahulu Ditutup

Merespons tingginya paparan corona di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Bupati Bonifasius Belawan Geh menerapkan PPKM Mikro. “Sehingga akses keluar masuk Mahulu diperketat,” kata Ketua TGC Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Mahulu, drg. Agustinus Teguh Santoso, Selasa (6/7). Sesuai Intruksi Bupati Mahulu Nomor 4 tahun 2021, akses Mahulu ditutup mulai 5 Juli - 18  Juli 20s1. Berdasarkan data hasil swab antigen rumah sakit tercatat 10 orang positif di Kecamatan Laham, 3 kasus di Kampung Tiong Ohang, dan 7 orang di RSP Nawa Cita Datah Dawai. Teguh Santoso menuturkan, untuk swab tes cepat molekuler NAAT 1 Gen; 1 orang (RSP Nawacita Datah Dawai), 70 orang (RSP Gerbang Sehat Mahulu).  Sedangkan Swab Polymerase Chain Reaction (PCR) ; 20 orang (Ujoh  Bilang 5 orang, Long Bagun Ilir 7 orang, Tiong Ohang 2 orang, Long Melaham 4 orang, 2 orang import dari Kubar dan Samarinda, yang alamat dan KTP Kampung Batu Majang dan Ujoh Bilang). “Karena hal itu, maka TGC Satgas Penanganan COVID-19 Mahulu selama 14 hari (6-14 Juli), akan mengadakan tracing/tracking , serta testing dan treatment (3T),” tandasnya.

Karyawan Perusahaan Tambah Lonjakan Kasus

Di Kabupaten Kutai Barat, puluhan karyawan sub kontraktor di wilayah Kecamatan Muara Pahu terserang corona. “Kami mendapat informasi ada perusahaan di Muara Pahu yang melaksanakan PCR di Kutai Kertanegara. Dari  150 yang diperiksa dan 70 yang positif. Dan  ada yang bekerja di Kutai Barat ada 70 orang itu dari wilayah Kecamatan Muara Pahu,” kata sumber tersebut. Namun sumber tadi menjelaskan, semuanya adalah karyawan PT NML. Salah satu sub kontraktor dari perusahaan tambang batu bara di Kubar. Intansi terkait di Kubar menyikapi serius masalah ini. Sumber tadi juga menyebutkan, Dinas Kesehatan Kubar meminta agar pihak perusahaan aktif memeriksakan karyawannya. Di samping kawasan perusahaan wajib melakukan sterilisasi. Pihak pemerintah kecamatan dan kampung juga wajib memantau langsung agar virus tidak meluas hingga menyerangkan warga sekitar perusahaan dimaksud. Anggota DPRD Kubar Anita Theresia meminta perusahaan bersangkutan proaktif dalam menangani hal demikian. Sebab, penyebaran COVID-19 kembali meningkat. “Tempat isolasi mandiri bagi karyawan perusahaan mesti segera disiapkan. Kita jangan lengah dengan hal semacam ini. Jangan sampai upaya pemerintah dari tim Satgas COVID-19 Kubar sia-sia menekan angka penyebaran ini,” paparnya. Ia juga mengingatkan masyarakat tertib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan mereka. Dengan menerapkan prokes yang ketat tentu sudah melakukan upaya untuk terhindar dari virus korona.

Anak-anak dan Remaja Prioritas Vaksinasi

Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara (Kukar), Martina Yulianti menunggu kepastian alokasi vaksin Kemenkes. Jatah vaksin akan dialokasikan bagi kelompok umur 12-17 tahun. Pemerintah daerah juga belum memastikan merek vaksin yang akan digunakan, apakah CoronaVac dari Sinovac atau jenis vaksin lain. Pemberian vaksin untuk remaja dilakukan untuk mencegah mereka terinfeksi varian Delta yang disinyalir masuk Kaltim. Virus corona tipe Delta ini mampu menyerang anak-anak. Setidaknya 30 persen yang terkena virus corona jenis Delta ialah anak-anak. Bahkan ada yang sampai menyebabkan meninggal dunia. Sementara itu, jadwal yang semula disusun oleh Diskes Kukar untuk memberikan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 ternyata dibatalkan. Hal ini disebabkan jumlah vaksin yang dimiliki sudah habis. Sehingga harus menunggu alokasi tambahan dari Kemenkes. Setidaknya sejak Senin (5/7/2021) lalu, proses vaksinasi yang terjadwal, terpaksa ditunda sementara. Masih menunggu alokasi vaksin dari 60 ribu dosis yang diajukan oleh Diskes Kukar. "Pemenuhannya itupun tidak tentu, masih tergantung jumlah vaksin yang datang," tutup Martina.

IDI Minta 'Lockdown'

Tingginya angka kematian di Balikpapan membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balikpapan bereaksi. Ketua IDI Balikpapan dr. Dradjat Witjaksono mendorong Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan PPKM Darurat seperti di Jawa-Bali. “Okelah kalau PSBB tidak disetujui. Tidak apa-apa. Tapi sekarang kan di Jawa dan Bali memberlakukan PPKM Darurat. Bagaimana kalau PPKM Darurat itu juga diterapkan di sini (Balikpapan). Supaya benar-benar maksimal berupaya memutus rantai penularan COVID-19. Yang selama beberapa hari ini jumlahnya naik terus. Itu yang saya khawatirkan," papar dokter Dradjat. Mantan dokter militer ini juga mulai was-was. Melihat kondisi rumah sakit rujukan yang sudah kewalahan. Ia berkata  bahwa kemampuan rumah sakit juga ada batasannya. Meskipun terus diminta menambah tempat tidur dan kapasitas ICU tetap tidak akan bisa menampung pasien apabila trend ini terus berlanjut. Sebab, pembahasan kapasitas isolasi dan ICU di rumah sakit harus diiringi dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan. "Mencari nakes itu sulit. Itu kendalanya sekarang. Tidak semua nakes bisa di ICU Jika tidak sesuai kompetensi. Harus ada kompetensi khusus untuk mereka masuk ICU. Demikian juga dokter. Minimal ada pelatihan singkat karena keadaan darurat. Ini agak sulit juga," paparnya lagi. Dokter Dradjat sebenarnya menyadari, persoalan ini dari awal. Yaitu sulitnya pemerintah membuat kebijakan. "Ini memang ada tarik menarik antara kesehatan dan ekonomi. Pemerintah menjaga keseimbangan itu mungkin. Dibatasi tapi ekonomi jangan sampai ambruk. Jangan sampai kacau kalau terlalu dibatasi," katanya. "Kondisinya memang sulit, jangankan di daerah. Bahkan di pusat juga seperti itu. Pak Jokowi lebih memilih PPKM darurat ketimbang PSBB atau lockdown. Beliau tidak mau ambil risiko. Apalagi kalau lockdown semua kebutuhan masyarakat harus ditanggung negara," "Tapi kalau saya nilai pelaksanaan PPKM Mikro ini kurang efektif. Buktinya kasus naik terus," ucap dokter Dradjat. Makanya, lanjut dia, para dokter berharap agar PPKM Darurat diterapkan di Balikpapan. "Di Jawa dan Bali saja berani. Kena kok kita tidak berani. Penduduk kita sekitar 700 ribuan. Sementara  Surabaya 3 sampai 4 jutaan. Jadi, harusnya Balikpapan ini memungkinkan. Tapi enggak tau Pemkot seperti apa pertimbangannya," kata dia. Para dokter di Balikpapan, ujar Dokter Dradjat lagi, berharap agar tenaga kesehatan diberikan suntikan dosis vaksin ketiga. Untuk memperkuat anti bodi mereka yang mengaku telah kelelahan. Sejauh ini Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud hanya  mengeluarkan kebijakan Penguatan PPKM berbasis mikro dan kota, melalui SE Nomor 300/ 2589 /Pem Tanggal 2 Juli 2021. *IMY/LUK/MRF/YOS

Sumber: