Berapa Setoran Anggota DPRD Balikpapan ke Partai? Ini Bocorannya

Berapa Setoran Anggota DPRD Balikpapan ke Partai? Ini Bocorannya

Ilustrasi. (net)

Balikpapan, DiswayKaltim.com - Pendapatan anggota DPRD Balikpapan mencapai Rp 40 juta lebih per bulan. Itu terdiri dari beberapa item gaji dan tunjangan. Paling besar, tunjangan transportasi, perumahan dan tunjangan komunikasi.

Pendapatan Rp 40 juta lebih per bulan. Jumlah gaji dewan memang terlihat besar. Apalagi bagi masyarakat kebanyakan. Namun tak semua pendapatan itu dirasakan setiap anggota dewan.

Ada kewajiban yang harus ditunaikan. Yakni iuran bulanan. Setoran ke partai. Ini sebagai wujud komitmen anggota parlemen sebagai kader partai. Sah-sah saja. Sebagai amunisi tambahan penggerak roda operasional partai.

Setiap anggota DPRD Balikpapan memberi besaran iuran berbeda-beda. Tergantung kebijakan partai masing-masing anggota dewan.

PDI Perjuangan, misalnya. Anggota DPRD Balikpapan asal partai ini menyetorkan besaran iuran 15 persen dari pendapatan tiap bulannya. Jika diasumsikan pendapatan  Rp 40 juta. Jumlah setorannya bisa mencapai Rp 6 jutaan.

Setoran 15 persen dari total pendapatan per bulan itu, sebagian masuk ke kas DPP PDI Perjuangan. Sebagian masuk ke kas DPC PDI Perjuangan Balikpapan.

"Kalau kami iuran ke partai Rp 15 persen. Dan itu wajar. Sebagai kader partai. Itu komitmen sebagai kader partai. Dan itu tidak masalah bagi kami," kata Thohari Aziz, Wakil Ketua DPRD Balikpapan asal PDIP.

Anggota DPRD dari Golkar, A3 alias Andi Arif Agung, berujar iuran yang diberikan ke partai tak sampai 15 persen. Dari pendapatan. "Ada lah. Tidak perlu disebutkan," katanya singkat.

Untuk anggota DPRD asal PKS, PPP dan Perindo sama. Besaran iuran ke partai tiap bulan, Rp 5 juta. "Kalau kami Rp 5 juta per bulan," kata Syukri Wahid, ketua Fraksi PKS DPRD Balikpapan kepada DiswayKaltim.com.

"Kami Rp 5 juta," ujar Nurhadi Saputra, anggota DPRD asal PPP. "Dan kalau kami, di Balikpapan Rp 5 juta," kata Capt. M. Hatta Umar, asal Perindo.

Anggota DPRD Balikpapan asal PKB juga sama. Besaran iurannya Rp 5 juta. "Kalau kita sama dengan yang lain. Rp 5 juta," kata Taufik Qul Rahman, anggota dewan asal PKB.

Sedangkan bagi anggota DPRD asal Partai Demokrat, setoran nilainya sama dengan PDI Perjuangan.

Jumlah iuran ke partai Demokrat tiap bulan sebesar 15 persen dari pendapatan. Sebagian masuk ke kas pusat. Sebagian masuk ke kas DPC. Balikpapan.

"Sama dengan PDI Perjuangan. Masuk ke DPP sama DPC. Besarnya 15 persen. Itu wajar. Kita sebagai kader partai," kata Mieke Henny, ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Balikpapan.

Untuk anggota dewan dari Partai Nasdem, besaran iurannya Rp 2,5 juta.

"Kita bukan presentase dari pendapatan. Tapi langsung. Artinya, iuran per bulan itu Rp 2,5 juta dari pendapatan," kata Kamarudin, anggota DPRD Balikpapan asal Partai Nasdem. Sekaligus ketua fraksi gabungan Naspehando (Nasdem, PPP, Hanura dan Perindo).

Untuk anggota dewan asal Partai Gerindra, besarannya paling tinggi. Di antara lainnya. Namun, terkait nilai pastinya, Sabaruddin yang dihubungi DiswayKaltim.com enggan membeberkan.

"Kami Rp 5 juta lebih. Kalau di dewan, teman-teman sudah tahu. Bahwa iuran anggota Gerindra yang paling besar," katanya.

Sebagai perbandingan, setoran legislator DKI Jakarta ke partai. Prosentasenya lebih tinggi lagi. Dibanding Balikpapan. Yakni antara 20-25 persen dari total gaji dan tunjangan. Sedangkan total gaji bersihnya Rp 111 juta per bulan. (sah/rap)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: