PPDB Balikpapan Sudah Berjalan, Namun Masih Banyak Hambatan

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Sejumlah sekolah di Balikpapan mulai melaksanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sejak Kamis (17/6). Namun banyak orang tua memilih cara instan.

Misalnya menggunakan layanan permudah PPDB. Seperti yang tampak di salah satu toko studio foto yang membuka layanan khusus PPDB di kawasan Baru Tengah, Balikpapan Barat. "Silakan bawa ke sini saja. Yang penting bawa dokumen yang diperlukan," ujar salah satu warga yang baru selesai mengurus PPDB, Kamis (17/6/2021). Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle angkat bicara. Setiap tahunnya dunia pendidikan Kota Beriman menghadapi tantangan yang sama. Yakni angka kelulusan tidak berbanding lurus dengan kapasitas tampung ruang belajar dan jumlah sekolah. Ia mendorong agar instansi terkait di daerah bisa menyuarakan kondisi yang terjadi di Balikpapan kepada pemerintah pusat. Agar ada kesesuaian kebijakan untuk meminimalisasi persoalan yang timbul setiap tahunnya. Lantaran selama ini sistem pendidikan menganut cara zonasi. Sementara daerah dianggap belum dapat menyesuaikan hal tersebut lantaran kurangnya infrastruktur dan beberapa persoalan lain. "Mau ditegakkan sistem zonasi, sementara ada daerah yang tidak punya sekolah. Itu yang jadi persoalan, dipaksakan kehendak," singgungnya. Kalau argumentasinya bahwa sistem yang ingin dibangun adalah keputusan dari pemerintah pusat, maka sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik di daerah. Politisi Partai Gerindra itu menyebut keinginan dan ekspektasi orang tua di Balikpapan terlalu tinggi. Dimana anak-anaknya harus masuk ke sekolah favorit. "Ketika itu masuk (data pendaftaran dibuka), maka siapa sih yang tidak ingin anaknya masuk sekolah dengan kualitas bagus. Semua orang mendambakan dan memimpikan hal itu, cuma masyarakat terkadang memaksakan kehendak," katanya. Ia sendiri menilai semua sekolah punya kualitas yang sama. Baik negeri maupun swasta. Hanya saja perlu klasifikasi. Untuk menyesuaikan tingkat intelektual anak. "Kasihan anak-anak ini ketika dipaksakan masuk sekolah favorit ternyata intelektualnya tidak mampu, akhirnya tidak bisa bersaing dengan temannya yang lain, makanya ini ada namanya tujuannya kita lakukan tes. Ini loh anak-anak (intelektual) A, ketika bersaing dengan C maka ketinggalan anak ini. Nah sebagian masyarakat tidak memahami itu," ungkapnya. Hal lain yang yakni kecenderungan orang tua melepas tanggung jawab kepada guru. Padahal dalam kondisi saat ini waktu belajar anak di rumah lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya. Bahkan lebih banyak bermain game online malah. Teranyar katanya ada beberapa eksperimen sosial yang tersebar di dunia maya soal pertanyaan sederhana. Misalnya apa singkatan SMP, siapa nama pahlawan Aceh dan beberapa pertanyaan lainnya yang diajukan kepada anak-anak usia SMP. Namun tampaknya anak itu sulit untuk menjawab. "Itu viral. Coba guru juga metode pengajarannya itu berubah jangan monoton. Harus ada pencerahan sistem pendidikan kita sekarang jangan monoton. Diganti polanya," lugas Sabaruddin. Hal lain yang menjadi perhatiannya yakni regulasi terkait tes narkoba sebagai satu syarat pendaftaran jenjang SMA atau SMK. Persoalannya yakni setiap kali PPDB dimulai, waktu pengurusannya terbatas. Sehingga anak-anak berbondong-bondong mengurus dokumen tersebut pada masa yang sama. Ia juga mengaku mendapat keluhan masyarakat terkait biaya. "Tahun lalu sekitar Rp 160 ribu, tahun ini naik sekitar Rp 290 ribuan. Dalam suasana pandemi ini semuanya serba sulit. Ini kan perlu dibenahi," katanya. (ryn/boy)

Sumber: