Sinkronisasi Data, Dewan Godok Persiapan Program BPJS Kesehatan Gratis

Balikpapan, nomorsatuKaltim.com - Komisi IV DPRD Balikpapan hearing bersama tiga instansi kesehatan di Balikpapan. Yakni Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dan BPJS Kesehatan kota Balikpapan. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (14/06/2021).

Hal tersebut untuk sinkronisasi data, untuk mendukung program kerja Wali kota Balikpapan periode 2021-2024. Tentang pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga Balikpapan.

Ketua komisi IV DPRD Balikpapan Taqwa menjelaskan, pembahasan ini masih tahap proyeksi, dalam mengupayakan singkronisasi data terkait salah satu program Walikota terpilih. yakni Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi warga Balikpapan. “RDP dengan Dinsos, DKK dan BPJS Kesehatan ini sebagai upaya kita untuk singkronisasi data. Tentang Pembiayaan BPJS Kesehatan. karena terdapat dua hal berbeda salah satunya PBI,” ucap taqwa. Peserta BPJS Kesehatan ada yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang merupakan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). untuk itu perlu dilakukan singkronisasi data. Terkait salah satu visi misi Wali kota yang baru. yakni soal BPJS Kesehatan yang akan "menggratiskan" untuk tingkat kelas III dimana pembiayaanya ditanggung Pemerintah Kota Balikpapan dan rencananya akan dieksekusi pada anggaran perubahan. Ia mengharpakan, program tersebut harus benar-benar menggunakan data yang riil, pasalnya ini menjadi suatu hal yang baru untuk dilaksanakan pemerintah kota (pemkot) Balikpapan. “BPJS kesehatan gratis ini hanya masalah soal penyebutan saja," ujar Taqwa. Sementara, untuk masalah berapa besarannya nilai dan jumlah penerima pembiayaannya, saat ini DPRD masih menyinkronkan dengan data-data yang ada. Pasalnya, data-data yang ada selalu bergerak dan berubah-ubah, tentu harus difinalisasi terlebih dahulu. Sehingga bisa ditentukan berapa anggaran yang akan diglontorkan pemkot untuk pelaksanaan program tersebut. “Kita sudah dapat gambaran, kurang lebih sekitar Rp 60 miliar yang dialokasikan untuk 1 Tahun," jelasnya. Triwulan terakhir ini, di asumsikan dapat dilaksanakan pada Oktober - Desember, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 15 miliar dengan asumsi penerima sebanyak 140 ribu lebih penerima. “Saya tegaskan kembali, angka tersebut bukan angka pasti dan bukan angka baku, ini hanya gambaran. Yang pasti angkanya tidak jauh-jauh dari itu," tegasnya. Sementara itu Kapala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Andi Sri Juliarty menambahkan, Saat ini sudah dilakukan persiapan - persiapan teknis mulai dari perencanaan anggaran sampai menyusun Peraturan Walikota terkait program tersebut. Data peserta BPJS kesehatan kelas III saat ini sekita 136.905 peserta. yang belum memiliki BPJS kesehatan sekitar 21.319 jiwa di kota Balikpapan. sementara rencana awal akan masuk pada anggaran perubahan, namun semua butuh persiapan yang matang, kemungkinan akan berjalan di Tri Wulan akhir tahun 2021. “Estimasi anggaran yang disiapkan untuk triwulan pertama sekita Rp 15 - Rp 17 miliar,” pungkasnya.(*/snd)

Sumber: