Maju Mundur Pembelajaran Tatap Muka di Kaltim

Maju Mundur Pembelajaran Tatap Muka di Kaltim

Keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan selama pandemi sulit dimengerti. Betapa tidak, kebijakan yang dikeluarkan, baik pusat maupun daerah sama-sama inkonsisten. Selain soal mudik atau pulang kampung, juga Pasar Ramadan, dan pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka. Benar-benar “membagongkan”.

nomorsatukaltim.com - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Padilah Mante Runa, mengkritik keberadaan Pasar Ramadan. Ia menyoroti aktivitas itu bisa menimbulkan kerumunan. Situasi ini berisiko penularan virus secara masif. Padahal, pembukaan Pasar Ramadan atas seizin Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Begitupula soal mudik. Ketika larangan diberlakukan, syarat perjalanan antardaerah justru semakin mudah dan murah. Contohnya, dengan menerapkan GeNose C19. Namun di balik kemudahan itu, pemerintah seolah kebingungan dalam mengambil sikap soal Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Di satu sisi tidak memberikan izin, namun di sisi lain membiarkan sekolah yang melaksanakan pelajaran secara langsung. Hal itu, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Anwar Sanusi terkait kebijakan PTM. "Kalau masih seperti ini keadaannya, covid masih banyak, kita masih zona merah. Ya ditunda dulu. Begitu perintah gubernur," terang Anwar Sanusi, baru-baru ini. Ia bahkan menyebut, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, Isran Noor, meminta penundaan PTM sampai situasi normal.  "Kuncinya, Covid. Kalau makin meningkat, ya ditunda," tandasnya. Meski begitu, pihaknya tak mempersoalkan beberapa sekolah di daerah yang sudah mulai membuka PTM. Ia menilai, hal itu tetap boleh dilakukan. Selama pihak sekolah, dapat menjamin keselamatan dan penerapan prokes yang ketat kepada peserta didik mau pun tenaga pengajar. Di samping itu, Disdikbud Kaltim tetap terus melakukan persiapan menyambut PTM. "Tidak perlu menunggu Juli, kalau Mei covid pergi semua, kita laksanakan PTM," tegasnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim juga memberikan instruksi khusus untuk menuntaskan vaksinasi kepada para guru. Kemudian, melaksanakan PTM dengan sistem shift dan penerapan prokes di sekolah. Untuk itu, kesiapan sarana prasarana kesehatan di sekolah, perlu diperhatikan. Terpisah, Gubernur Kaltim, Isran Noor menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil risiko besar, apabila PTM di sekolah tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Ia pun meminta agar seluruh sekolah di Kaltim tidak melakukan tatap muka dalam proses belajar mengajar. "Selama pandemi COVID-19 ini, saya minta jangan dulu lakukan aktivitas tatap muka. Karena, kita harus pentingkan kesehatan. Kesehatan adalah yang utama," ujar Isran saat membuka Peresmian Gedung Sekolah di SMA Negeri 1 Tenggarong, Senin (19/4/2021). Ia khawatir, apabila pelaksanaan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan, namun dengan situasi dan kondisi yang serba terbatas. Justru akan menyebabkan suasana yang tidak nyaman di masyarakat. Misal, ada yang masuk dan tidak. Dari pada harus ada pembatasan, maka sebaiknya tidak dilakukan. "Jadi, saya minta di Kaltim jangan dulu melakukan tatap muka. Sampai kondisinya betul-betul aman," tegasnya. Isran pun berpesan kepada para siswa agar tidak khawatir tertinggal pelajaran. Karena seluruh dunia juga mengalami suasana yang sama. "Sepanjang kita punya keyakinan dan punya harapan serta adanya upaya dan usaha. Insyaallah pengetahuan akan bisa kita miliki," pesannya. Ilmu dan pengetahuan, kata Isran, bisa didapat di mana saja asal memiliki keinginan kuat untuk belajar. Ia pun meminta kepada seluruh masyarakat Kaltim untuk berdoa, agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Setelah, itu baru lah PTM bisa dilaksanakan dengan aman. Sebagai informasi tambahan, Mendikbud Nadiem Makarim pernah mengancam sekolah untuk segera membuka belajar tatap muka jika sudah divaksinasi. Penundaan PTM tanpa sebab merupakan pelanggaran Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (krv/yos)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: