Kelebihan IKN di Kaltim, Akses NKRI Merata

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com - Ditunjuknya Ibu kota negara atau IKN di Kaltim memiliki berbagai kelebihan. Hal itu diungkap Gubernur Isran Noor di hadapan peserta Kuliah Umum Universitas Indonesia (UI), yang dilaksanakan Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) dan Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI, Rabu (7/4/2021).

Keunggulan Kaltim antara lain lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, tersedianya lahan milik negara (efisiensi lahan), minimnya risiko bencana dan dekat dengan dua kota yang terus berkembang. Selanjutnya, memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan daerah lainnya di Kalimantan, masyarakatnya heterogen dan memiliki budaya terbuka, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan yang baik. Selain itu, sebut Isran, keunggulan lain dari lokasi IKN di Kaltim yang ditetapkan di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (Sepaku) dan Kutai Kartanegara (Samboja), adalah status lahan milik negara atau berstatus kawasan hutan, didukung kondisi fisik topografi inti IKN relatif tinggi dan berbukit. “Tidak ada gunung berapi. Tersedia air bersih dan tidak terlalu jauh dari pantai. Kondisi ekonomi yang diapit dua kota berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda," kata Isran dalam pernyataan resmi Pemprov Kaltim. Terakhir posisi geostrategis di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Dalam kegiatan itu hadir Rektor UI Prof Ari Kuncoro beserta jajaran akademisi UI, Direktur SIL UI Dr Tri Edhi Budi Soesilo, Direktur SKSG Athor Subroto, Prof Emil Salim, Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin dan Kepala Biro Humas Syafranuddin. Sementara Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti dalam kunjungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara berharap pembangunan segera direalisasikan. Menurutnya, pemilihan di IKN di Kaltim merupakan keputusan yang sudah tepat. Pun, bukan pemikiran sehari dua hari, melainkan sudah melalui proses panjang. "Tidak asal tunjuk saja. Jadi prosesnya sudah panjang. Karena sudah dipilih di sini, dan nyatanya bagus. Harapan kami, semoga dapat segera terealisasi," tukasnya. Dalam urusan pemindahan itu, memang belum ada peran DPD RI secara langsung. Masih belum boleh cawe-cawe. Karena ini baru langkah pertama. Tapi nantinya La Nyalla yang akan dilibatkan juga. Adapun Senator Daerah Pemilihan Kaltim, Mahyudin, Aji Mirni Mawarni, Muhammad Idris dan Zainal Arifin hadir dalam kesempatan itu. Senada, mereka menuturkan jelas mendukung proyek mercusuar ini. Apalagi sebagai putra daerah. Tapi tugasnya jadi lebih berat. Karena harus memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Utamanya soal tenaga kerja lokal. "Tentu sebagai putra daerah Kaltim, saya berharap agar warga Kalimantan Timur ini diikut sertakan dalam pelaksanaan. Tapi jangan sampai, istilahnya, warga kita jadi penonton. Itu yang kita harapkan," kata Zainal. Untuk mengawal itu, ia akan mengkoordinasi kebutuhan warganya itu dengan pihak dan instansi terkait. Terutama, Kementerian PUPR dan BUMN. Paling tidak, pemerintah harus mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kualitas pendidikan di Kaltim. Agar peluang-peluang yang terbuka dan bisa diraih masyarakat di daerah IKN harus dirumuskan. "Kalau SDM, jelas memang belum cukup. Makanya itu kita minta pihak pemerintah, bagaimanapun mengupayakan putra daerah untuk meningkatkan SDM yang dibutuhkan. Itu yang diharapkan, supaya SDM kita tidak ketinggalan," tutupnya. Sebelumnya, Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Mulyadi kembali menerima kunjungan pejabat negara yang datang ke lokasi ibu kota negara (IKN). Kali ini rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Minggu, (4/4/2021). Selain mendatangi titik nol IKN, Menara Sudharmono, rombongan lalu bertemu dengan masyarakat di Kecamatan Sepaku. Dalam pertemuan di Guest House Bupati itu, Mulyadi mengatakan, kedatangan para wakil rakyat di pusat ini sangat bagus. Utamanya untuk bisa menggali aspirasi untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat. "Memberikan gambaran pada Presiden, bahwa daerah PPU sudah lebih dari siap untuk cepat-cepat mewujudkan ibu kota negara baru tersebut. Masyarakat kami sudah sangat welcome," sebutnya. Dipastikan juga, aspirasi itu tidak akan sampai memberatkan IKN secara umum. Karena menurutnya, masyarakat PPU sudah menerima, dan justru berterima kasih karena daerah sudah ditunjuk menjadi pusat negara. Disampaikan Mulyadi, aspirasi masyarakat itu di antaranya ialah soal keberadaan masyarakat lokal. Seiring pembangunan berjalan. "Secara normatif, sebagaimana layaknya penduduk di sebuah negara. Apalagi IKN ini sengaja dibentuk. Bukan secara alami terbentuk seperti Jakarta," terangnya. Kemudian, yang perlu diperhatikan ialah aksesibilitas. Antara 10 kabupaten/kota di Kaltim dengan IKN. Harus sepenuhnya terjamin. "PPU menjadi perwakilan harapan seluruh masyarakat Kaltim ini. Jadi yang terpenting itu harus terkoneksinya semua 10 kabupaten kota di Kaltim dengan ibu kota baru nanti," tegas Mulyadi. (rsy/yos)

Sumber: