Menguji Rencana Kerja Pemkot Samarinda

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Pemerintah Kota Samarinda memasang target besar dalam rencana kerja tahun depan. Sayangnya, hasrat tinggi itu digalakkan di tengah kemerosotan pada hampir seluruh parameter pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Ditambah lagi, pemerintahan baru ini datang saat Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda sudah diketok. Praktis, dengan masa kepemimpinan yang lebih singkat, tidak memiliki banyak waktu untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut. Pemkot dalam RKPD Tahun 2022 mengusung tema Penguatan Ketangguhan Daerah di Masa Pandemi COVID-19. Dan membawa enam poin pokok program prioritas pembangunan pada tahun mendatang (lihat grafis). Tema dan prioritas pembangunan tersebut, merupakan intisari dari visi-misi dan 10 program prioritas wali kota Andi Harun bersama Rusmadi. Andi Harun menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah untuk mendukung perwujudan pembangunan yang dicanangkan sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menekankan, dimulai APBD Perubahan 2021 nanti, pemkot akan memfokuskan kebijakan anggaran pemerintah kota ke dalam target-target tersebut. Terutama sekali, terkait pengentasan permasalahan banjir. "APBD kita memang tidak sebesar daerah lain. Oleh karena itu, harus ada program yang kita fokuskan. Untuk menyelesaikan masalah. Terutama terkait banjir," ujar Andi Harun ketika menyampaikan sambutan dalam agenda konsultasi publik RKPD Kota Samarinda 2022, baru-baru ini. "Saya sudah berkomitmen bersama Pak Rusmadi, bahwa APBD kita ke depan harus bisa menyasar program prioritas yang ada," tekannya. Ia menyadari waktu yang dimilikinya terbatas. Sehingga diperlukan akselerasi dan komitmen kuat seluruh jajaran pemerintahan kota. Ia juga menekankan kepada seluruh pimpinan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar mampu memaknai dan menerjemahkan dengan baik, program-program yang telah disusun itu. Serta menyerapnya ke dalam pelaksanaan program kerja sesuai tupoksi masing-masing OPD. "Jangan sampai nanti saling menyalahkan antar OPD. Atau malah menyalahkan wali kota. Hanya karena OPD tidak paham implementasi sistem dan perkembangan teknologi," tuturnya. Ketua Forum Himpunan Kelompok Kerja (Pokja) 30, Buyung Marajo, meragukan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan program-program tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Apalagi dengan keterbatasan dukungan anggaran yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya, kata Buyung, realisasi program akan terus dikejar pada tahun-tahun berikutnya. Namun permasalahannya, pemimpin daerah yang menyusun rencana kerja ini juga akan terkejar oleh masa jabatan yang lebih pendek. "Saya yakin, dalam waktu setahun itu tidak akan bisa dituntaskan. Nah artinya kemungkinan akan dikejar penyelesaian sampai tiga tahun berikutnya," kata Buyung Marajo kepada Disway Kaltim, Selasa (9/3). Buyung melanjutkan, persoalannya, kepala daerah yang baru terpilih, harus melanjutkan program kepala daerah sebelumnya pada tahun ini. Sehingga rencana kerja tadi baru akan dimulai pada tahun depan. Dan terus dikejar penyelesaiannya sampai akhir masa jabatan 2024 mendatang. Belum lagi, penerimaan daerah akan banyak terkontraksi dengan ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Yang artinya kemampuan anggaran sangat terbatas. "Jadi pertanyaannya adalah, mampu tidak mereka melaksanakan program-program yang merupakan manifestasi janji-janji politiknya. Sedangkan pendapatan itu sangat sedikit," tanyanya. Dengan demikian, menurut Buyung, harus ada penyesuaian dalam pengelolaan anggaran pemkot. Terutama belanja yang tidak penting. Dan benar-benar memfokuskan pada substansi persoalan di kota ini. Ia mencontohkan, anggaran yang sebenarnya bisa ditangguhkan, seperti perjalanan dinas, biaya makan dan minum. "Itu harusnya ditunda. Jangan program ini besar tapi tidak didukung oleh anggaran. Ini yang harus diingatkan terus," katanya lagi. "Karena biasanya hampir separuh APBD itu diserap belanja pegawai. Yang tidak terlalu substansial dan diluar dari program prioritas," tegas Buyung. Di samping itu, Buyung mengingatkan, pemkot juga mesti jeli dan efisien dalam merealisasikan program pembangunan. Terutama pembangunan fisik. Ia berharap pemerintah kota tidak lagi membangun hal-hal yang tidak diperlukan masyarakat. Seperti Museum Samarinda, Taman Samarenda, kemudian pembatas jalan dipasang tegel. Pembangunan yang menelan anggaran puluhan sampai ratusan miliar itu menurutnya sia-sia. "Yang harus dimuseumkan itu banjir. Artinya kota ini tidak banjir lagi. Lalu, museumkanlah persoalan-persoalan tambang di dalam kota, supaya tidak ada lagi anak tenggelam di lubang tambang. Persoalan-persoalan sampah, tata kota dan masalah-masalah substansial lainnya," paparnya. Dan yang harus menjadi perhatian utama adalah persoalan yang sudah berpuluh tahun tak bisa diselesaikan. Yakni banjir dan relokasi warga di bantaran Sungai Karang Mumus. (das/eny)

Sumber: