Kaji Ulang Master Plan Bandara APT Pranoto

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com - Kantor Unit Penyelenggara Bandara APT Pranoto meninjau ulang rencana induk (master plan) bandara demi memenuhi kebutuhan sebagai Bandara Pengumpul. Kajian ulang bertujuan menyiapkan pedoman perencanaan, dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan bandara.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda, Agung Pracayanto menjelaskan, kaji ulang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di masa jasa angkutan udara di masa mendatang. “Kami memilah mana (yang menjadi) skala prioritas. Untuk saat ini kami sudah memberikan layanan kepada 6 kabupaten. Dan untuk (daerah) lainnya perlu dilakukan step by step," terang Agung Pracayanto, Ahad (21/02/2021). Enam daerah yang saat ini sudah dilayani APT Pranoto ialah Sangatta, Samarinda, Tenggarong, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, dan Bontang. Lebih jauh, Agung menjelaskan kaji ulang master plan juga dilakukan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif pelayanan bandara. Semua itu berkaitan soal, seberapa jauh fasilitas Bandara APT Pranoto dapat dikembangkan guna mendukung serta mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi Kota Samarinda dan sekitarnya. "Kami lakukan bertahap dan terukur tentunya. Sesuai anggaran dan berdasarkan ketentuan Menteri Perhubungan," kata Agung. Berdasarkan rencana pengembangan jaringan transportasi udara, RTRW Kalimantan Timur tahun 2016-2036 telah menetapkan APT Pranoto menjadi Bandar Udara Pengumpul Skala Sekunder. Hal tersebut sesuai kebijakan Perubahan dari RTRW Nasional dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Agung menjelaskan, Rencana Pola Ruang dan Jaringan Konektivitas Bandara APT Pranoto untuk potensi pengembangan bandara ke barat laut, perlu mempertimbangkan perbedaan administrasi. Dan juga rencana jalur kereta api yang perlu disesuaikan. "Bandara ini (APT Pranoto) merupakan tempat penyelenggaraan kebandaraudaraan. Yang akan mempercepat perkembangan dan pemerataan ekonomi di wilayah Bumi Mulawarman dengan konsep multiply airport," jelas Agung. Adapun, kebutuhan Fasilitas Sisi Udara untuk Tahapan Pengembangunan terbagi menjadi 3 tahapan. Yaitu; Tahap 1 dikerjakan di 2021-2025 dengan panjang runway 2.500 x 45 dan Exit Taxiway 2. Tahap II dikerjakan di periode 2026-2035, dengan panjang runway 2.700 x 45 dan Exit Taxiway 4. Lalu, Tahap Ultimate, periode 2036- 2040, dengan panjang runway 3.000 x 45 dan Exit Taxiway 5. Agung menegaskan Bandara APT Pranoto juga terus meningkatkan pelayanan dengan sejumlah peralatan dan fasilitas yang semakin optimal. Sementara Kepala Seksi Teknik Operasi Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, Dwi Muji menjelaskan bandara telah menggunakan prosedur pendaratan instrumen (Instrumen Flight Procedure/IFP). Prosedur ini dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Kata Dwi Muju, ketika awal beroperasi, pilot melakukan pendaratan harus menggunakan penglihatan visual. Atau pandangan mata secara langsung. "Tapi untuk sekarang kita mendarat menggunakan instrumen (alat bantu)," katanya. Hal tersebut didukung dengan pemasangan lampu landasan. Yaitu, Taxiway light, apron light, dan Runway Light. Sepanjang 2.250 meter. Yang telah diselesaikan sejak 31 Desember 2020. Dwi menambahkan, pihaknya juga telah mempublikasikan fasilitas bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System). Pada dokumen publikasi informasi aeronautika (AIP) Indonesia. Ia menjelaskan, pihaknya juga memasang beberapa peralatan. Dalam rangka meningkatkan keselamatan. Dan pelayanan bandara. Diantaranya Non-Directional Beacon/NDB (alat bantu navigasi penerbangan), peralatan tower set (komunikasi air to ground). Dan peralatan ATIS. "Rencananya juga akan memasang peralatan bantu presisi instrument landing system," tambahnya. Dwi juga menegaskan, saat ini pihaknya terus melakukan pengembangan bandara sesuai kebutuhan. Yang mana, untuk pengembangan bandara secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan master plan atau rencana induk. Sebagai informasi, Bandara APT Pranoto telah membangun pagar pengamanan sisi udara untuk tahun anggaran 2018 dan 2020. Seluruh area sisi udara telah tertutup pagar dengan panjang mencapai 7.000 meter. "Jadi jika disebut mandek, itu tidak tepat, karena progresif tetap kita lakukan, dan pengerjaannya tetap terlaksana," kata Dwi Muju menyudahi wawancara.

KRITIK DPRD

Pekan lalu Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto. Pertemuan tersebut guna membahas pengembangan maupun penyempurnaan fasilitas bandara di Kecamatan Samarinda Utara itu. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin menyebutkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengingkari komitmennya meningkatkan fasilitas dan utilitas bandara. Ia menilai rencana tersebut masih jalan di tempat. "Karena sejak 2018 kita menyerahkan aset bandara ke Kementerian Perhubungan, dengan catatan menuntaskan sisa-sisa pembangunan. Seperti pencahayaan, pemagaran, dan taxiway," jelasnya. Namun, sisa pembangunan yang disinggung Syafruddin ternyata belum dituntaskan oleh Kemenhub. Ia mengatakan akan ada hasil evaluasi dari pertemuan tersebut. Sehingga Komisi III dapat menentukan, apakah perlu membentuk tim khusus yang akan memberi koreksi secara menyeluruh dari hasil evaluasi. Ia melanjutkan jika disepakati untuk membentuk tim evaluasi, hasil kerja tim tersebut akan menjadi penentu, apakah Bandara APT Pranoto tetap dikelola Kemenhub, atau di bawah naungan PT Angkasa Pura. "Karena bandara besar di seluruh Indonesia itu kan pengelolanya Angkasa Pura, sehingga ini jadi catatan kita bersama," imbuh Syafruddin. Politisi PKB ini mengungkapkan, pengembangan bandara juga menyedot APBD Kaltim sebesar Rp 2,5 triliun. Akan tetapi, fasilitas yang sekarang pun belum lengkap. “Memang ada progres pengerjaan, tapi saya menilai Kemenhub belum memenuhi komitmen,” katanya. "Padahal kita semua tahu pembangunan APT Pranoto pembangunannya menggunakan APBD. Tidak murni APBN seperti di Jawa Barat dan DIY. Artinya Kaltim dianaktirikan". Dalam pertemuan tersebut, UPBU APT Pranoto akan berusaha mendorong Kemenhub agar memaksimalkan pengalokasian dana pengembangan bandara. Kendati, akhir-akhir ini muncul kebijakan pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid. Meskipun demikian Syafruddin menyatakan DPRD Kaltim terus mendorong agar komitmen pengembangan bandara segera terpenuhi secara profesional. Terkait wacana penambahan runway atau landasan pacu Bandara APT Pranoto untuk menyambut Ibu Kota Negara (IKN) baru, ia mengatakan ada penambahan landasan pacu sepanjang 2.500 meter untuk menambah kapasitas lalu-lintas pesawat udara. Sehingga tidak hanya Boeing, Airbus atau pesawat berbadan lebar lainnya bisa mendarat di sana. (nad/aaa/yos)

Sumber: