Tim Makin Bantah Lakukan Politik Uang

Kutim, nomorsatukaltim.com - Ramai beredarnya isu jika tim pasangan calon (Paslon) Pilkada Kutai Timur (Kutim) nomor urut 1 melakukan politik uang. Tapi melalui tim hukumnya, Mahyunadi - Lulu Kinsu (Makin) membantahnya. Bahkan isu ini dianggap merugikan kubu Makin menjelang kontestasi politik di Kutim.

Banyak beredar di media sosial terkait penangkapan oleh warga dan Panwascam terhadap oknum yang melakukan politik uang tersebut. Terlihat dari foto yang beredar, terdapat uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 6 lembar. Terselip juga fotokopi contoh surat suara, dimana pasangan nomor urut 1 terlihat dengan jelas gambarnya sedangkan nomor urut 2 dan 3 diburamkan. Pada Jumat 4 Desember malam, tim kuasa Hukum pasangan ini menggelar konferensi pers di sekretariat pemenangan jalan Yos Sudarso I. Lukas Himuq selaku Kuasa Hukum Makin, menyatakan secara tegas membantah isu dugaan politik uang yang diarahkan kepada paslon nomor urut 1 ini. "Kami tegaskan, Mahyunadi-Kinsu tidak pernah menginstruksikan memakai cara politik uang," tegasnya. Selain itu, rasa kecewa mendalam sangat terasa di pihak Makin. Sebab dari isu ini justru tim salah satu paslon malah terlalu dini menyimpulkan bahwa pihaknya telah melakukan politik uang. Bahkan terkesan ada upaya pengiringan opini publik yang menyudutkan kubu nomor urut 1 dari isu yang beredar itu. Apalagi, dari dugaan politik uang itu, pihak berwenang seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim justru belum mengeluarkan pernyataan apapun. “Kami melihat, ada tim paslon lain yang terlalu dini menyimpulkan pelaku politik uang ini adalah tim kami. Dan itu jujur saja sangat merugikan paslon 1 dan juga merusak proses demokrasi saat ini, karena dengan isu miring itu, terbangun opini publik yang tidak baik,” kata Lukas. Kuasa Hukum lainnya, Abdul Karim mengatakan, sebagai upaya pembuktian, Tim Hukum Makin mendorong pihak berwenang mendalami kebenaran isu itu. Selain itu Mahyunadi-Kinsu juga akan menurunkan tim investigasi untuk menyelami kebenaran isu tersebut. Lantaran, ia melihat masih banyak kejanggalan yang terjadi dari isu yang terlanjur beredar ini. "Secepatnya kami akan lakukan investigasi. Supaya bisa dibuktikan sama-sama apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan menggelar perkara itu, supaya memastikan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah upaya pengiringan opini,” kata Karim. (bct)

Sumber: