APBD 2021 Turun, Pemkab Kutim Dituntut Lebih Aktif

Kutim,nomorsatukaltim.com - APBD Kutai Timur (Kutim) tahun 2021 dipastikan mengalami penurunan. Otomatis, biaya pembangunan infrastruktur juga semakin sedikit. Namun ada beberapa trik agar infrastruktur tetap bisa dibiayai. Salah satunya dengan meminta bantuan ke kementerian.

Anggota DPD RI, Aji Mirni Mawarni yang mengungkapkan hal tersebut. Menurutnya, jika Pemkab Kutim bisa berkomunikasi dengan baik kepada kementerian. Pembangunan, khususnya infrastruktur bisa dibantu. Sehingga anggaran yang terbatas tidak menghalangi pembangunan.

"Tidak hanya di Kutim, seluruh kepala daerah di Kaltim juga harus begitu. Karena Kementerian memiliki anggaran untuk pembangunan daerah," ucapnya, saat kegiatan reses DPD RI di Kutim.

Perempuan yang biasa disapa Mawar ini memberi contoh infrastruktur di Kutim yang bisa dibantu. Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta Utara bisa digenjot lagi dengan bantuan Kementerian Perhubungan. Apalagi pelabuhan tersebut sudah lama mangkrak pekerjaan fisiknya.

"Sayang sekali itu tidak ada kelanjutannya. Padahal ada peluang dibantu oleh pihak (Kementerian) Perhubungan," ungkapnya.

Dirinya pernah bertanya langsung kepada Kementerian Perhubungan. Satu hal yang perlu diperbaiki untuk melanjutkan pekerjaan pelabuhan itu adalah pendataan aset. Apakah lahan tersebut milik Provinsi Kaltim atau Pemkab Kutim.

"Jadi harus dipilah dulu asetnya. Sehingga pihak kementerian juga tidak salah ketika mengucurkan dana untuk daerah," bebernya.

Tak hanya infrastruktur, pengembangan masyarakat desa juga bisa dibantu oleh kementerian. Mawar pun meminta Pemkab Kutim bisa melihat apa kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok. Mulai dari bantuan pertanian dan perikanan, pengembangan ekonomi desa hingga pendidikan.

"Jadi peluang yang ada bisa diambil oleh masyarakat. Karena yang defisit adalah sumber keuangan APBD saja. Sementara sumber dari APBN tidak ada perubahan," tuturnya.

Jika memang sudah membuka komunikasi dan sudah memberikan usulan. Mawar bisa mengawal usulan dari daerah di tiap kementerian. Sehingga ia berharap, siapapun yang memimpin Kutim nantinya bisa membuka komunikasi dengan kementerian secara aktif.

"Karena kita harus jemput bola. Jadi harus kita yang aktif. Sementara kami akan membawa nama daerah dan mengusulkan ke kementerian. Apalagi jika sudah masuk Musrenbang, akan kami dorong melalui itu," tandasnya. (bct/ava)

Sumber: