Tantangan Baru Kontestan Pilkada

Catatan tegas dari Mendagri. Kontestan pilkada yang tidak mampu mengendalikan massa. Tak mampu menerapkan protokol kesehatan. Bisa didiskualifikasi dari kontestasi.  Kemendagri akan membuat aturan tambahan terkait itu, kata Tito Karnavian. Lalu aturannya bagaimana sih? Apa memungkinkan kontestan pelanggar protokol kesehatan didiskualifikasi?

Pewarta: Darul Asmawan, Ryan P Amanta

Editor : Devi Alamsyah

SEPERTINYA pemerintah sudah bulat. Menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020. Bahkan untuk mendukung itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut akan menambahkan aturan baru. Yakni penerapan protokol kesehatan.

Ini konsekuensi logis. Jika pandemi masih belum surut. Aturan tambahan tersebut, kata Tito, tidak hanya dalam pelaksanaan pencoblosan. Tapi, juga dalam kampanye para kontestan Pilkada. Hal itu disampaikan Tito, Sabtu (18/7) lalu, ketika kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Selain Kaltim, Tito juga tercatat mengunjungi Kaltara, Kalsel, Kalteng dan Kalbar secara estafet.

Kedatangan Mendagri untuk melakukan rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak 2020. Sekaligus memberi arahan kepada Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 di daerah. Ia ingin memastikan, Pilkada akan berjalan. Sekalipun dengan protokol kesehatan.

Rapat itu digelar di Ballroom Hotel Novotel. Secara terbatas. Wartawan hanya boleh mengambil gambar, kemudian keluar lagi. Setelah itu, menguping dari ruangan di sebelahnya. Ruang konferensi pers.

Sejumlah kepala daerah hadir dalam rapat itu. Termasuk Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Hadir juga KPU dan Bawaslu dari masing-masing kabupaten/kota di Kaltim.

Mendagri, dalam pemaparannya menjelaskan, Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) akan menjadi isu central dalam pelaksanaan Pilkada kali ini. Sekaligus sebagai tantangan tambahan bagi para kontestan Pilkada. Bagaimana beradu gagasan untuk mengendalikan wabah virus corona. Termasuk dampak sosio ekonominya.

"Yang diharapkan, akan terjadi pertandingan gagasan dan adu berbuat. Oleh para kontestan," kata Mendagri.

Menurut mantan Kapolri itu, Pilkada adalah waktu terbaik untuk menyatukan masyarakat. Dimana pada momentum demokrasi ini, rakyat memilih langsung pemimpinnya. Para kontestan pun akan habis-habisan. Hidup mati. Untuk bertarung memenangkan hati rakyat. Karena Pilkada ditentukan oleh rakyat. Namun, persepsi rakyat dipengaruhi oleh gagasan yang ditawarkan para calon pemimpin daerah.

Pemimpin yang kuat, kata Tito, adalah pemimpin yang lahir dari situasi sulit. Itulah kenapa, para calon harus bertarung ide dan gagasan untuk urusan COVID-19 ini. Sebab ia berharap, rakyat akan menemukan sosok kepala daerah yang tangguh. Dari situasi kritis ini.

Dengan begitu, harapannya, semua mesin bergerak dan bekerja maksimal. Yang dimaksud adalah mesin pemerintah daerah dan masyarakatnya. Semua elemen bekerja sama. Memahami situasi ini. Agar pelaksanaan Pilkada dapat berperan sebagai momentum menekan serangan wabah.

Setiap teknis pelaksanaan harus diatur sesuai protokol kesehatan. Mulai dari penambahan perangkat pencoblosan, sampai waktu untuk mencoblos nanti. Diatur sedemikian rupa. Semua penyelenggara maupun pemilih, harus diberi proteksi. Karena itulah kunci kesuksesan Pilkada ini nanti.

Sumber: