Benarkah Politik Balas Budi Haram dalam Islam? Begini Penjelasannya

Semestinya, menurut Imam Nawawi, pemimpin harus tahu kompetensi pejabat yang akan diangkat. Masalahnya adalah dalam sistem politik balas budi tidak melihat kualitas kepemimpinan.

Pertimbangannya lebih didasarkan pada loyalitas dan kesetiaan dalam mendukung. Padahal, pemimpin sadar betul bahwa pejabat yang diangkatnya tidak memiliki kompetensi sama sekali.

BACA JUGA:Peristiwa Bersejarah di Indonesia yang Terjadi selama Bulan September

Jika terjadi demikian, pemimpin yang mengangkat dan pejabat yang dipilih mendapatkan dosa.

“Jika imam sudah mengetahui kelayakan seseorang, maka ia boleh mengangkatnya. Jika belum, maka ia harus mencari tahu keadaannya. Jika ia mengangkat orang yang tidak memenuhi syarat padahal tahu keadaannya, maka ia (pemimpin) berdosa, yang diangkat juga berdosa, dan keputusan hukumnya tidak sah meskipun sesuai dengan kebenaran.” (Raudlatut Thalibin, [Beirut, Al-Maktab Al-Islami: 1991], Juz 11, halaman 97).

Terdapat beberapa keterampilan yang disarankan oleh Islam, yang dapat dijadikan acuan pengangkatan pejabat.

"Kemampuan tersebut berupa sifat sabar, teliti, lemah lembut, cerdas, waspada, pandai menulis, panca indera dan anggota tubuh yang produktif, mengetahui bahasa negeri yang ia akan memutuskan perkara untuk penduduknya, qana’ah, bersih dari permusuhan, jujur, berakal sempurna, berwibawa dan tenang. (Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, [Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2000], Juz 6, halaman 265).

Klasifikasi keterampilan yang kompleks akan berbanding lurus dengan kualitas pemimpin yang didapat. 

Walaupun realitasnya cukup sulit menemukan figur yang memiliki keterampilan komplit, tapi setidaknya pejabat dilantik berdasarkan kompetensi yang mumpuni, bukan berdasarkan imbal hasil dari dukungan politik.

BACA JUGA:Kiat Harmonis Tinggal Serumah dengan Mertua dan Orang Tua Sesuai Anjuran Islam

Pejabat yang diangkat tanpa proses patronase akan menghasilkan jajaran pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Sebab kondisi masyarakat sebuah negara merupakan sebab akibat dari pemerintah itu sendiri. Sebagaimana yang diilustrasikan Imam Al-Ghazali, masyarakat yang tentram merupakan bukti atas keadilan sang pemimpin.

“Tidakkah engkau melihat, apabila suatu negeri digambarkan makmur, penduduknya berada dalam keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan, maka hal itu merupakan bukti atas keadilan raja, kecerdasannya, ketepatannya (dalam mengambil keputusan), dan baiknya niatnya terhadap rakyatnya serta penduduk wilayah kekuasaannya.” (At-Tibr Al-Masbūk fī Naṣīḥatil Mulūk, [Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1988], halaman 52).

Negara dengan indeks korupsi rendah, supremasi hukum secara maksimal, demokrasi indeks tinggi akan berbanding lurus dengan tingginya Human Development Index.

Beberapa indikator seperti pendidikan, pendapatan perkapita, serta harapan hidup akan cenderung naik.

Sumber: