PSU Pemilu Mahulu jadi Atensi Nasional

Ia juga menyinggung putusan MK Nomor 235 Tahun 2024 yang memisahkan pemilu daerah dan pemilu nasional.

“Isu ini sangat strategis dan sedang ditunggu publik. Kami sangat hati-hati menyusun RUU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik. Karena banyak kepentingan yang harus ditimbang,” jelasnya.

Mengenai PSU, Edi mengungkapkan keresahannya, terutama dari segi anggaran yang banyak terkuras hanya untuk membiayai seluruh tahapan PSU.

Anggaran tersebut, kata dia, semestinya bisa dialokasikan untuk membangun sekolah atau infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama di Mahulu yang masih jauh tertinggal dari segi infrastruktur dasar.

“Kadang menyedihkan. Masyarakat masih susah memenuhi kebutuhan dasar, tapi uang negara habis untuk PSU. Itu harus jadi perhatian serius agar tidak terus berulang,” tegasnya.

Edi memastikan, Komisi II saat ini tengah melakukan sosialisasi serupa di seluruh Indonesia untuk menyerap aspirasi publik.

“Momentum ini penting untuk memperkuat Bawaslu, KPU, dan DKPP. Karena demokrasi kita hanya bisa maju jika lembaga-lembaga ini kuat dan berintegritas,” tuturnya.

Sementara itu, bupati Mahulu yang diwakili Asisten I Agustinus Teguh Santoso, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

Menurutnya, Bawaslu tidak mungkin bekerja sendirian di wilayah Mahulu yang luas dengan tantangan beragam dan ekstrim. Karena itu, masyarakat harus aktif berperan.

“Demokrasi bukan sekadar memilih, melainkan juga menjaga, mengawal, dan memastikan setiap prosesnya berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kecil peluang kecurangan,” serunya.

Bupati juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam bentuk sederhana, misalnya mengingatkan keluarga agar tidak tergoda politik uang, menjaga keamanan TPS, hingga berani berkata jujur.

“Itu sudah menjadi pengawasan moral yang sangat berarti bagi kualitas demokrasi,” tegasnya.

Sumber: