Gerakan Solidaritas Kutim Gelar Aksi di Mapolres, Suarakan Kepedulian Sesama

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi bertajuk Gerakan Solidaritas Kutai Timur, Minggu 31 Agustus 2025 malam.

Aksi ini merupakan bentuk dukungan moral sekaligus desakan kepada aparat penegak hukum agar menindaklanjuti kasus meninggalnya pengemudi ojek online yang tewas akibat terlindas kendaraan taktis barakuda Brimob saat kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam seruan aksi yang di pimpin Ketua KNPI Kabupaten Kutim, Avivurahman Al Ghazali menyampaikan gerakan ini bukan unjuk rasa, tetapi juga bentuk penyampaian aspirasi dan solidaritas terhadap dinamika sosial yang ada.

Mereka menamakan gerakan ini sebagai Gerakan Solidaritas Kutai Timur, dengan membawa tiga petisi penting yang ditujukan kepada Polres Kutai Timur.

BACA JUGA: Semua Pihak di Kukar Bersiap Jelang Aksi Demo 1 September, Tokoh Sentral Diminta Turun

Petisi pertama, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menuntaskan kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas akibat terlindas kendaraan taktis barakuda saat kerusuhan di Jakarta. Mereka meminta proses hukum dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada publik.

Petisi kedua, menuntut agar Polres Kutim tidak melakukan tindakan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut mereka, langkah represif justru berpotensi memperkeruh keadaan dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap institusi kepolisian.

Sementara petisi ketiga, berisi ajakan untuk berkomitmen menjaga kondisi Kutai Timur agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Menurut para peserta aksi, keamanan daerah menjadi kunci keberlanjutan pembangunan serta stabilitas sosial di tengah situasi bangsa yang sedang sulit.

BACA JUGA: Aliansi Mahasiswa Kukar Menggugat Pastikan Turun ke Jalan 1 September

Ketua KNPI juga menyampaikan pernyataan sikap itu menegaskan, apabila masyarakat dan aparat mudah terprovokasi, maka risiko perpecahan akan semakin besar.

“Kalau Kutai Timur ikut terbelah, pembangunan pasti terhambat. Kepemudaan kita juga bisa pecah karena provokasi,” ujarnya, Minggu 31 Agustus 2025.

Ia menekankan, perjuangan rakyat harus terus dilakukan, namun dengan cara-cara bijak. “Pesan tersampaikan, tapi paling penting jangan sampai ada aksi-aksi anarki. Aspirasi bisa disuarakan tanpa harus merusak atau melanggar hukum,” katanya.

Mereka juga meminta Polri memastikan tidak ada perilaku represif yang bisa mencederai kepentingan rakyat.

Sumber: