Pemprov Cari Pendapatan dari Kendaraan Listrik Lewat BBNKB

Lora menilai, persoalan tersebut berbeda dengan sejumlah sumber pajak lain yang dapat dikejar melalui pendataan dan pemeriksaan. 

Untuk pajak kendaraan, terutama BBNKB, pemerintah daerah sangat bergantung pada keputusan masyarakat dalam membeli kendaraan baru serta kemampuan ekonominya.

“Kalau yang lainnya bisa kita pungut, kita gali, kita data, kita tetapkan, kita tagih. Tapi kalau BBNKB ini tergantung kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat,” sebutnya.

Karena itu, pencapaian penerimaan BBNKB tidak sepenuhnya dapat dikendalikan Pemprov. 

Ketika daya beli masyarakat melemah, transaksi kendaraan baru ikut terpengaruh. 

Sebaliknya, peningkatan pembelian kendaraan baru dapat mendorong penerimaan BBNKB.

Masalahnya, pola pembelian kendaraan juga mulai berubah. 

BACA JUGA:Imigrasi Samarinda Perkuat Pengawasan Orang Asing untuk Dukung Stabilitas Kawasan Penyangga IKN

Masyarakat tidak lagi hanya mempertimbangkan kendaraan konvensional, tetapi semakin banyak yang melirik kendaraan listrik.

Lora menyebut, kondisi tersebut semakin terlihat di jalan. 

Model kendaraan listrik yang semakin beragam dan menarik membuat pilihan masyarakat terhadap kendaraan jenis tersebut terus berkembang.

BACA JUGA:BKD Kaltim belum Ajukan Nama Kepala OPD Definitif ke Pusat, Molor dari Target

“Kalau kita lihat di jalan, pertumbuhan kendaraan listrik ini lagi luar biasa dengan model yang baik, yang bagus-bagus,” ujarnya.

Perubahan itu juga dipengaruhi kondisi harga bahan bakar minyak (BBM). 

Ketika harga BBM meningkat, kendaraan listrik menjadi salah satu alternatif yang semakin menarik bagi masyarakat.

Sumber: