Pemprov Cari Pendapatan dari Kendaraan Listrik Lewat BBNKB

Lora tidak mempersoalkan perkembangan kendaraan listrik dari sisi lingkungan. 

Justru, ia mengakui penggunaan kendaraan listrik merupakan hal yang baik. 

BACA JUGA:Fiskal Daerah Berkurang, Evaluasi TPP ASN Jadi Opsi Terakhir

Persoalannya muncul ketika perubahan tersebut, bertemu dengan kebutuhan daerah untuk menjaga penerimaan.

“Kalau sebenarnya di sisi iklim kendaraan listrik itu suatu yang baik,” ujarnya.

Namun dari sisi fiskal, perubahan tersebut menjadi tantangan baru. 

Apalagi pertumbuhan kendaraan listrik terjadi ketika Pemprov Kaltim juga menghadapi kebutuhan untuk menjaga kapasitas pendapatan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Kondisi tersebut membuat Bapenda harus mencari keseimbangan. 

Pemprov Kaltim tetap harus mengikuti arah kebijakan nasional dalam mendorong kendaraan listrik, tetapi pada saat yang sama perlu mengantisipasi dampaknya terhadap penerimaan daerah.

Bagi Kaltim, persoalannya bukan sekadar apakah kendaraan listrik akan semakin banyak digunakan. 

Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana struktur penerimaan pajak daerah akan berubah, ketika masyarakat secara bertahap meninggalkan kendaraan konvensional.

BACA JUGA:Nomor Tanding Dirasionalisasi, 64 Cabor Tetap Diperjuangkan agar Bertanding pada Porprov Kaltim VIII

Sebab, ketika kendaraan listrik semakin mendominasi pasar, sementara tarif pajaknya masih mendapatkan insentif, ruang penerimaan dari sektor kendaraan berpotensi semakin terbatas.

“Ini menjadi tantangan buat kami untuk pencapaian targetnya,” tutup Lora.

Dengan demikian, pertumbuhan kendaraan listrik kini menjadi dua sisi bagi pemerintah daerah. 

Sumber: