306 Usulan Pokir DPRD Kaltim Disaring, Program Tumpang Tindih Dicoret

Ia menekankan, keseimbangan antarprogram menjadi pertimbangan penting. Misalnya, dalam sektor pertanian, bantuan pupuk tidak boleh mendominasi dibanding bantuan bibit atau penguatan aktivitas produksi lainnya.

"Tidak boleh mayoritas hanya pupuknya saja daripada bibitnya. Aktivitas produksi tetap harus jalan," ucapnya.

BACA JUGA: Setelah Polemik Mobil Gubernur, Kini DPRD Kaltim Anggarkan Kendaraan Dinas Senilai Rp6,8 Miliar

BACA JUGA: DPRD Kaltim Dorong Skema Pendanaan Alternatif untuk Program GratisPol

Baba juga mengingatkan bahwa pembahasan ini masih dalam tahap berjalan dan belum masuk pada penetapan final anggaran. Karena itu, dinamika masih sangat mungkin terjadi, termasuk penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran tahun depan.

"Tahun depan (2027) pasti ada upaya efisiensi. Itu pasti ada. Kita harus menyesuaikan," katanya.

Ia menyebut situasi global dan nasional juga berpotensi memengaruhi postur anggaran daerah. Ketidakpastian ekonomi menjadi salah satu faktor yang ikut diperhitungkan dalam menyusun skala prioritas program 2026.

Di sisi lain, Baba mengaku belum menerima laporan resmi terkait pemangkasan spesifik pada pos tertentu. Namun, ia memastikan DPRD akan terus memonitor perkembangan kebijakan, termasuk jika ada arahan efisiensi dari pemerintah pusat.

BACA JUGA: PDIP Mulai Ancang-Ancang, Siapkan Kader Internal Jelang Pilkada Samarinda

BACA JUGA: Seleksi KPID Kaltim Bergulir di Persidangan, 5 Peserta Gugat DPRD dan Gubernur ke PN Samarinda

"Setahu saya belum ada laporan resmi soal itu. Tapi kalau ada kebijakan, tentu akan kita sesuaikan," ujarnya.

Pansus menargetkan daftar pokir 2026 benar-benar lebih ramping, terukur, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltim. 

"Yang jelas, kita ingin pokir ini betul-betul menyentuh masyarakat dan bisa direalisasikan. Jangan sampai banyak usulan, tapi tidak efektif," tutup Baba. 

Sumber: