DBH Terancam Dipangkas, Layanan Dasar Masyarakat Tetap Diprioritaskan

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat dipandang mengkhawatirkan bagi Balikpapan.

Mengingat DBH selama ini menjadi salah satu penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sekitar Rp900 miliar DBH yang biasanya diterima, jika benar dipangkas, alokasi yang tersisa bisa anjlok hingga hanya Rp200 miliar.

BACA JUGA:Kasus HIV Tertinggi Kedua di Kaltim, Balikpapan Gandeng Tokoh Agama untuk Tekan Penularan

"Kalau benar sampai sebesar itu, konsekuensinya tentu sangat berat bagi daerah," ucap Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.

Meski menghadapi ancaman keterbatasan fiskal, Rahmad memastikan bahwa sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak akan tersentuh pemotongan.

BACA JUGA:Denda hingga Rp5 Juta Bagi Pembuang Sampah Sembarangan, Pemkot Balikpapan Terapkan Operasi Yustisi

Ia juga menegaskan anggaran pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital tetap dijaga.

Sebaliknya, pos anggaran yang dinilai tidak mendesak akan dievaluasi.

Perjalanan dinas, bimbingan teknis, hingga kegiatan seremonial disebut sebagai contoh belanja yang kemungkinan akan disesuaikan agar ruang fiskal tetap stabil.

"Kita harus tetap menjaga keberlangsungan layanan dasar, sementara belanja yang bisa ditunda akan diatur ulang," jelas Rahmad.

DBH selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam APBD Balikpapan.

Sebagai kota jasa dan perdagangan yang sekaligus berperan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, kemampuan Balikpapan untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas.

Oleh karena itu, dana transfer pusat, terutama DBH yang memberikan kontribusi signifikan dalam menopang program pembangunan.

Sumber: