Samarinda, DiswayKaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti penurunan angka pendapatan asli daerah (PAD) periode Januari – Mei 2020. Itu terungkap dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II.
Menurut data yang diperoleh Disway Kaltim, pada periode yang sama tahun 2019, PAD Samarinda bisa mencapai Rp 516 miliar. Sedangkan pendapatan tahun ini, hanya terkumpul Rp 163 miliar.
Ketua DPRD Samarinda Siswadi memandang penurunan tersebut tidak realistis. Bahkan menurutnya, Samarinda belum maksimal menggali PAD-nya sendiri. "Kami juga dapat masukan dari BPK, sepertinya belum maksimal," katanya usai rapat paripurna, Rabu (24/6).
Menurutnya, Pemkot seperti mengabaikan, hal-hal yang semestinya bisa menjadi PAD. Dengan kondisi seperti itu, DPRD pun membentuk Panitia Khusus (Pansus).
"Ada sektor-sektor yang menjadi perhatian untuk peningkatan PAD, seperti parkir, kuliner, dan masih banyak. Nah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) maupun instansi lainnya sangat-sangat tidak maksimal soal ini," jelasnya.
Menurutnya, indikasi kebocoran PAD bisa jadi penyebab letoynya penghasilan Kota Tepian. Karena kondisi Samarinda yang hampir sama dengan Balikpapan. Baik secara ekonomi, geografi juga sosialnya.
"Di sana (Balikpapan) sudah Rp 775 miliar PAD-nya, sedangkan disini seperti dibuat-buat gituloh. Kayak semacam ada rekayasa. Naik, tiba-tiba turun. Masa begitu? Jadi kami mencermati, bahwasanya PAD kita kurang maksimal dan kita sharing juga dengan daerah lain," ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan APBD Rp 3 triliun lebih, minimal PAD yang didapatkan Samarinda senilai Rp 700 miliar. Sedangkan soal aset-aset Pemkot Samarinda yang dikerjakan bersama pihak ketiga, juga belum diketahui DPRD. Apakah ada peningkatan atau tidak."Masih banyak misteri yang harus kami ungkap," tandasnya.
Ditemui terpisah, Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus menjelaskan, pengurangan PAD Samarinda terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Bahkan tidak hanya sektor-sektor tertentu melainkan semua bidang.
"Paling besar (yang mengalami penurunan PAD) hotel, tempat hiburan, sama restoran," bebernya, ketika dihubungi melalui telepon seluler, kemarin.
Ia menuturkan, penghasil PAD terbesar di Samarinda berasal dari pajak penerangan jalan. Itu juga mengalami penurunan, kendati tapi tidak besar. "Kalau hotel, tempat hiburan dan restoran mengalami penurunan karena pajaknya banyak. Ada 11 jenis pajak," terangnya.
Untuk solusi peningkatan PAD, kata dia, hanya berharap pada kondisi kembali normal. Seperti para wisatawan yang kembali menginap di hotel, masyarakat yang makan di restoran, juga tempat hiburan yang kembali buka.
"Tapi itukan kontradiktif. Kita cuma melihat potensi-potensi lain yang tidak membuat risiko peningkatan pasien COVID -19 disini," lanjutnya.
Disinggung apakah Pemkot memiliki rencana untuk membuka peluang baru menggenjot PAD? Barus mengatakan belum ada rencana. Karena dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah hanya 11 pajak saja yang dibolehkan.
"Tidak ada rencana apapun. Untuk optimalisasi aset-aset itu ada di BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah)," pungkasnya. (nad/dah)