Rendi Susiswo Ismail. (Ryan/Disway)
Balikpapan, diswaykaltim.com - Masyarakat masih menerka-nerka. Siapa kandidat yang akan maju di pilwali Balikpapan. Semestinya Balikpapan berkaca pada pilpres Amerika Serikat. Yang jauh-jauh hari sudah mengenalkan kandidat. Sehingga masyarakat tidak seperti pasrah menerima “menu” yang disuguhkan partai.
Pengamat politik Rendi Susiswo Ismail menyebut, masyarakat sudah dapat gambaran figur-figur yang akan muncul. Bisa dilihat dari partai politik mana yang sudah siap. Tanpa harus berkoalisi. Karena kuota kursi sudah mencukupi. Untuk memilih calon sendiri. "Misalnya Golkar. Sudah klir. Bisa mencalonkan siapa saja," ujarnya, Kamis (18/6).
Ironis jika Golkar yang notabene tidak memerlukan koalisi, namun mencalonkan seseorang selain pimpinannya saat ini. Yakni Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. "Dari semua aspek, kriteria, tidak ada persoalan. Bisa dipastikan diusung," sebut Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi (Yapenti) Universitas Balikpapan (Uniba) itu.
Hal serupa berlaku bagi PDI Perjuangan. Setelah adanya kepastian berkoalisi dengan PKB, maka posisinya sama seperti Golkar. "Artinya tidak perlu repot-repot. Mereka bisa mencalonkan. Apakah ketua atau kadernya. Saya kira ketuanya yang maju," ulasnya.
Ia menyebut, PDI Perjuangan dipimpin Thohari Aziz. Yang kini berstatus wakil ketua DPRD Balikpapan. Jadi menurutnya, tak ragu lagi untuk maju.
Kedua partai tersebut menurutnya lebih mudah menentukan kandidat. Namun tidak bagi sebagian partai yang harus berkoalisi. Seperti NasDem, Gerinda, PKS dan lainnya. "Kalau saya ketua partai, yang pertama saya kuatkan adalah koalisi dulu. Jangan mencari figur dulu," ungkapnya.
Menurutnya, mekanisme politik yang saat ini berlaku tidak menyehatkan suasana demokrasi. Masyarakat tidak pernah tahu kandidat salah satu partai bisa mengartikulasi kepentingan rakyat. "Sekarang prosesnya transaksional dan tanpa target," imbuhnya.
Bahkan hingga saat ini, belum ada satu partai yang menyebut salah satu nama kandidat. Padahal beberapa figur telah muncul. "Partai bisa saja menawarkan satu kursi Rp 250 juta. Kalau seperti itu rakyat dibenturkan dengan pilihan kucing dalam karung," ujarnya.
Semestinya partai politik sudah menyebut kandidat jauh hari. Ia mencontohkan proses politik Amerika Serikat. Dua tahun sebelumnya sudah berani mengutus kandidat. "Selama dua tahun si calon terus kampanye dan masyarakat ikut memantau," imbuhnya.
Artinya partai politik harus berani mereformasi proses politik. "Mulai dibudayakan. Walaupun secara regulasi belum diatur," katanya.
Khusus untuk partai yang akan berkoalisi, perlu menentukan suatu sistem yang disepakati. Dalam era terbuka seperti sekarang, Rendi menyarankan gagasan konvensi. "Menarik kalau ada partai yang berani," tegasnya.
Gagasan konvensi yang ia maksud adalah proses pencarian sosok pemimpin dari bawah ke atas. Partai yang berkoalisi harus melibatkan semua tokoh masyarakat. Dengan mengutamakan prinsip transparansi. Dengan metode ini partai yang berkoalisi tidak hanya menguatkan kelembagaan masing-masing partai sebagai basis perekrutan. Efek sampingnya, akan mempertegas partai politik bukan entitas yang eksklusif. Tapi inklusif dalam proses perekrutan. "Selain integritas dan komitmen, para calon yang mendaftar dalam konvensi harus terbuka secara finansial juga," imbuhnya.
Tentu sistem ini perlu biaya. Maka kandidat yang mendaftar harus siap finansial, selain komitmen dan integritas serta elektabilitas sudah tercitra di mata masyarakat. "Saya berharap PKS atau Gerindra atau yang lainnya bisa berkoalisi dan melakukan konvensi," katanya. (ryn/hdd)