Bawaslu menghendaki, permintaan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan barang. Karena jika diberikan dalam bentuk uang bisa memakan waktu lebih, padahal tahapan pemilukada sebentar lagi akan dimulai.
Pada 15 Juni, KPU akan melakukan tahapan yang tertunda. Ada 4 tahapan yang akan diaktifkan kembali oleh KPU. Jika itu sudah dilakukan, maka Bawaslu, tepatnya adhoc juga akan diaktifkan.
"Sekali lagi kita menunggu PKPU sebagai turunan dari Perppu yang sudah ditandatangani presiden. Dengan adanya Perppu itu, sekali lagi bahwa schedule akan dimulai pada 15 Juni dan sisa 1 minggu," lanjutnya.
Rincian usulan APD yang disampaikan Bawaslu adalah masker kain 5.520 pcs, hand sanitizer 2.222 pcs, vitamin 2.270 strip, sarung tangan 13.332 pcs dengan per orang itu memakai 6, dan pelindung wajah sebanyak 2.222 pcs.
Penambahan juga terjadi pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebelum pandemi, satu TPS terdaftar 800 pemilih. Saat ini, pemilih per TPS dikurangi menjadi 500 orang. Sehingga tentu ada penambahan TPS berikut Pengawas TPS (PTPS).
"Artinya, dari total yang ada ini, otomatis personel yang akan kami rekrut nanti, 23 hari sebelum pencoblosan jumlahnya sama. Karena tiap TPS akan diawasi oleh 1 orang PTPS," jelasnya.
Sementara di Bontang, KPU membutuhkan Rp 4 miliar tambahan demi pengadaan APD. Usulan sudah disampaikan ke pemerintah. "Paling besar untuk pengadaan rapid test," ujar Ketua KPU Bontang, Erwin saat dikonfirmasi, Minggu (7/6).
KPU merombak rincian belanja. Evaluasi skema anggaran untuk pilkada di masa kenormalan baru. Prosesnya masih berjalan. Ada beberapa anggaran harus dihapus. Untuk menutupi defisit Rp 4 miliar. "Masih kita otak-atik," katanya.
Sejauh ini baru Rp 1 miliar anggaran yang diserap KPU Bontang. Tahapan memang masih pemutakhiran data. "Nanti kita usulkan lagi berapa kebutuhannya," pungkasnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang juga siap-siap usul tambahan anggaran. Senasib dengan KPU. Bawaslu juga tak menyiapkan skema anggaran pilkada saat pandemi.
Suntikan anggaran ke Bawaslu sebanyak Rp 4,2 miliar tahun lalu. Anggaran untuk penyediaan APD bagi petugas dan honor tambahan di TPS baru belum diatur. TPS diprediksi bertambah. Pada Pilgub 2018, jumlah TPS 275 yang tersebar di 15 kelurahan se-Bontang.
Nah, asumsinya pilkada Desember nanti ada 404 TPS. Bertambah 2 kali lipat dari Pilgub 2018 lalu. Jumlah petugas penyelenggara pun bertambah. Termasuk pengawas di tiap TPS.
Bawaslu usul tambahan anggaran Rp 672 juta. Untuk pengadaan APD serta tambahan personel di TPS baru.
Sementara itu, Ketua KPU Kukar Erlyando Saputra menjelaskan jika anggaran yang bakal diterima tidak akan mengalami perubahan. Masih sesuai dengan ketetapan dalam NPHD yang ditandatangani bersama Bupati Kukar. Yakni sebesar Rp 84,8 Miliar.
Awalnya usulan KPU Kukar disetujui di angka sekitar Rp 74 miliar. Dan KPU Kukar mengajukan adendum setelah adanya keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait persetujuan kenaikan honor adhoc. Anggaran bertambah menjadi Rp 84,8 miliar.
Pria yang akrab disapa Nando tersebut menjelaskan, kendala yang saat ini dihadapi KPU Kukar tidak lain adalah terkait kondisi pandemi COVID-19 saat ini.