Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian keukeuh. Menggelar Pilkada Serentak 9 Desember nanti. Ia meminta 270 kepala daerah yang melangsungkan pilkada, segera mencairkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020. Bagaimana kesiapan kabupaten/kota di Kalimantan Timur?
-------------------
PADA rapat koordinasi melalui video conference terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Jumat (5/6) lalu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan begini;
“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,” kata Tito.
Ia pun meminta pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Sebab, meski berskala kontestasi lokal, pilkada di 270 daerah itu menjadi pilkada serentak terbesar. Yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.
Untuk itu, ia meminta para kepala daerah memandang Pilkada Serentak 2020 sebagai agenda nasional. Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020. Tahapan pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni.
Tito pun meminta KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.
“Jadi, saya kira kesimpulan yang paling penting adalah 15 Juni ini sudah mulai tahapan, lanjutan tahapan dari yang tertunda bulan Maret lalu, menuju 9 Desember. Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi,” tutur mantan Kapolri itu seperti dikutip INDOPOS—Disway News Network (DNN).
Apa yang diminta Mendagri membuat sulit bagi beberapa daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Terutama yang melakukan relokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.
Seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Balikapapan. Yang memastikan tidak ada tambahan anggaran bagi pelaksanaan Pilkada 2020. Anggaran saat ini sudah habis untuk di-refocusing penanggulangan COVID 2019. Sebelumnya memang ada permohonan penambahan anggaran dari KPU Balikpapan.
Terkait hal ini, Wali Kota Rizal Effendi akan menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Balikpapan. Menjelaskan bahwa tidak ada anggaran tambahan. Karena sudah tidak punya kemampuan untuk penambahan.
“Kalau ada penambahan, kita tidak bisa. Tetapi anggaran yang sudah ditetapkan sesuai rencana tetap dicairkan,” jelas Rizal Effendi, Ahad (7/6).
Total anggaran untuk pelaksanaan pilkada di Balikpapan sebesar Rp 73,3 miliar. Anggaran tersebut untuk KPU Rp 53 miliar, Bawaslu sekitar Rp 11 miliar dan keamanan Rp 7,8 miliar. Pemkot pun telah mencairkan dana tahap pertama. Sementara tahap II tinggal menunggu proses.
“Kecuali kalau ada tambahan untuk pembelian rapid test dan lainnya maka, pemkot sudah tidak bisa,” tekan wali kota dua periode ini.
Pada tahap I, anggaran yang sudah dicairkan untuk KPU Balikpapan sekitar Rp 22 miliar. Sementara Bawaslu Rp 4,6 miliar dan keamanan Rp 1,5 miliar. Disinggung pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020, Rizal mengatakan kesiapan tergantung KPU.