Salat Id Dilarang, Pusat Perbelanjaan Ramai, Pemkot: Kita Belum PSBB….

Asisten I Setkot Samarinda Tejo Sutarnoto usai rapat. (dok) Samarinda, DiswayKaltim.com - Kebijakan pemkot melarang salat Id disorot publik. Sebab, pusat perbelanjaan justru lebih ramai dan tidak mendapat larangan dari pemkot. Menanggapi, banyaknya protes warga, Asisten I Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Tejo Sutarnoto angkat suara. Ia mengatakan dalam mengambil keputusan ini, Pemkot melibatkan seluruh unsur terkait. Salah satunya Diskes yang merekomendasikan agar tetap menjaga jarak. Baik social dan physical distancing "Supaya tidak terjadi penyebaran atau bertambah kasus positif Covid-19," kata Tejo. Dalam mengambil keputusan tersebut, disampaikan Tejo, tidak melalui pertimbangan yang asal-asalan. Disitu, dipikirkan soal kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Pemkot untuk keselamatan warga Samarinda. Disinggung soal mal atau pasar yang dikeluhkan oleh warga mulai ramai, pemkot punya alasannya. Samarinda saat ini belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena jika itu diterapkan tentunya berdampak pada perekonomian, akan ada banyak pengangguran atau meningkatnya tindak kriminalitas di tengah masyarakat. "Nah, kalau itu terjadi masyarakat tentunya akan menyalahkan pemerintah lagi," imbuhnya. Baca juga: Pemkot dan MUI Samarinda Larang Salat Id di Lapangan Terbuka  Dirinya pun mengakui sudah mendengar mengenai masyarakat yang mengeluhkan kebijakan salat idulfitri ditiadakan di masjid dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Lagi-lagi, Tejo menekankan pemerintah tentunya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan matang. Semua demi keselamatan warga juga. Dan tentunya berdasar hasil evaluasi Diskes. Bahwa belum memungkinkan lakukan pengumpulan massa ditengah pandemi ini. Bahlan katanya lagi, anak-anak saja masih belajar di rumah. Pekerja pun demikian. "Di pasar kan sudah menggunakan SOP kesehatan, meskipun ada saja yang melanggar. Kan di pasar sudah disosialisasikan, dibagikan masker kemudian ada tempat mencuci tangan. Begitu juga di mal sudah diimbau. Nah, sekarang kembali ke masyarakat, kalau terjadi PSBB banyak yang pengangguran yang disalahkan Pemerintah lagi," pungkas Tejo. (nad/boy)