Dewan Sesalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Istimewa) Bontang, Diswaykaltim.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19 disesalkan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai dua kali lipat dinilai sangat memberatkan warga. Apalagi saat ini ekonomi tengah lesu. "Kebijakan (Jokowi) ini tidak berpihak ke masyarakat. Di tengah pandemi seperti sekarang," ungkap Andi Faiz kepada wartawan, Jumat (15/5). Ia menjelaskan, subsidi di bidang kesehatan saat ini sangat dibutuhkan. Masyarakat seharusnya bisa menikmati stimulan kesehatan selama pandemi COVID-19. Bukan sebaliknya. Kondisi ekonomi Bontang pun seret. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan pekerja menjadi lumrah. Seharusnya, imbas COVID-19 dijadikan pertimbangan khusus bagi negara untuk tetap memberi stimulan di bidang kesehatan. "Ini yang tak habis saya pikir. Di tengah pandemi sekarang seharusnya subsidi diperbanyak. Apalagi untuk kesehatan," katanya. Besaran kenaikan BPJS pun terlalu signifikan. Sebab, masing-masing kelompok dikenai kenaikan tinggi. Misalnya untuk kategori kelas 1. Kenaikannya nyaris dua kali lipat. Semula Rp 80 ribu. Naik menjadi Rp 150 ribu. Untuk kelas II, semula ditetapkan Rp 51 ribu. Melonjak menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan kelas III, dari Rp 25 ribu menjadi Rp 35 ribu. Kendati begitu, kenaikan iuran BPJS baru diberlakukan pada tahun depan. Namun pandemi COVID-19 masih terjadi hingga saat ini. Bahkan tak diketahui jadwal pasti pandemi ini segera berakhir. "Toh misalnya berkahir di akhir tahun nanti, harusnya masa transisi tetap dipertimbangkan. Kan tidak mungkin ekonomi langsung kembali seperti semula," ungkapnya. Kebijakan menaikkan iuran ini pun dianggap melanggar putusan Makhamah Agung (MA). Sebab, sebelumya MA menganulir kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi warga. "Namun Pak Presiden menaikkan. Kalau pun (bisa), ada pertimbangan tertentu mengenai ekonomi bangsa ini," ungkapnya. (wal/qn)