“Jangan selalu nunggu, sementara kebutuhan finansial karyawan kan memang harus dipenuhi. Jangan sampai adanya gejolak,” tegasnya.
Di sisi lain, Jaya memastikan keterlambatan TPP bukan disebabkan anggaran yang tidak tersedia. Pemerintah provinsi telah memasukkan kebutuhan pembayaran tersebut dalam APBD Perubahan 2026.
Total anggaran TPP yang disiapkan mencapai Rp172 miliar. Dari angka tersebut, sekitar Rp98 miliar dialokasikan untuk ASN RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Sisanya diperuntukkan bagi rumah sakit lainnya, termasuk RSUD Kanujoso Djatiwibowo.
Besarnya alokasi di dua rumah sakit tersebut, sejalan dengan jumlah ASN yang cukup besar. Jaya menyebut, jumlah ASN di RSUD AWS sekitar lebih dari 3.500 orang, sedangkan di RSUD Kanujoso sekitar 2.500 orang.
BACA JUGA: Andi Harun Pilih Rem Program demi Selamatkan TPP 17 Ribu Pegawai Pemkot
Karena TPP tidak dibayarkan sejak Juni, pembayaran nantinya berpotensi mencakup tunggakan selama empat bulan apabila proses pengesahan berjalan sesuai harapan.
“Mungkin ada rapel, kekurangan dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September. Mungkin empat bulan,” jelasnya.
Jaya berharap, APBD Perubahan 2026 segera disahkan sehingga proses pembayaran dapat langsung berjalan. Ia memperkirakan pengesahan dapat dilakukan bulan ini atau paling lambat bulan depan.
“Kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran,” beber Jaya.
BACA JUGA: Pemkab Berau Upayakan TPP ASN Tak Dipangkas di Tengah Efisiensi Anggaran
Sambil menunggu proses tersebut, Jaya meminta ASN tidak panik. Menurutnya, kepastian mengenai ketersediaan anggaran seharusnya menjadi dasar bagi pegawai untuk menunggu proses pembayaran tanpa kekhawatiran berlebihan.
“Yang pertama jangan panik ya, karena memang anggarannya sudah ada di perubahan,” pungkasnya.