DPRD Kukar Dukung Penempatan PPPK Optimalisasi Sesuai Domisili
Ilustrasi ASN.-Rahmat/Nomorsatukaltim-
KUKAR, NOMORSATUKALTIM– Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), M. Hidayat mendukung aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi agar penempatan tugas dapat disesuaikan dengan domisili masing-masing.
Menurutnya, penyesuaian penempatan tersebut penting mengingat kondisi geografis Kukar yang memiliki wilayah cukup luas, terdiri dari 20 kecamatan, 201 desa, dan 44 kelurahan.
Jarak antarkecamatan yang cukup jauh dinilai menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi penugasan PPPK.
Hidayat mengatakan, aspirasi para PPPK optimalisasi merupakan hal yang wajar untuk diperjuangkan. Bahkan, Komisi I DPRD Kukar telah mendampingi para tenaga PPPK untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA: DPRD Kukar Minta OPD Maksimalkan Serapan Anggaran, Sisa Waktu Tinggal Sebulan
"Kami dari Komisi I sudah mendampingi mereka untuk berkoordinasi dengan BKN. Harapan mereka agar penempatannya bisa disesuaikan dengan domisili," ucap Hidayat, Minggu, 22 November 2026.
Ia menjelaskan, persoalan penempatan tidak hanya berkaitan dengan jarak dan biaya transportasi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, kehidupan rumah tangga, hingga keamanan dan keselamatan para pegawai.
Menurutnya, penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal berpotensi menambah beban pengeluaran.
Bahkan, pendapatan yang diterima PPPK bisa saja habis untuk memenuhi kebutuhan selama menjalankan tugas di lokasi yang jauh dari domisili.
BACA JUGA: DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Kalpataru Group, Masyarakat Diminta Tempuh Jalur Dialog
"Jangan sampai karena penempatannya jauh, pendapatan yang mereka terima justru habis untuk biaya hidup dan kebutuhan lainnya. Ada aspek sosial, rumah tangga, keamanan, serta keselamatan yang juga harus diperhatikan," jelasnya.
Saat ini, Hidayat menyebut proses penyesuaian penempatan tersebut masih berjalan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia berharap rekomendasi maupun kebijakan yang telah dikeluarkan BKN dapat dicermati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, aspirasi PPPK optimalisasi dapat menemukan solusi terbaik tanpa mengabaikan aturan kepegawaian maupun kebutuhan pelayanan publik di masing-masing wilayah Kukar.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
