Komisi I DPRD Kukar Dorong Pemkab Segera Realisasikan Program APBD 2026
Anggota komisi I DPRD Kukar, M Hidayat.-Sakiya Yusri-Disway Kaltim
KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Komitmen antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dan DPRD Kukar dalam merealisasikan program pembangunan yang telah masuk dalam APBD 2026 menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan yang dihadiri anggota Komisi I DPRD Kukar, Muhammad Hidayat, Kamis (19/11/2026).
Hidayat mengatakan, pembahasan tersebut lebih menitikberatkan pada penguatan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif agar program-program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, program yang dimaksud mencakup kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD maupun program yang dilaksanakan melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pembahasannya tadi lebih kepada penguatan komitmen yang sudah dibangun antara pemerintah dan DPRD dalam rangka merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah masuk dalam APBD 2026," ujarnya.
BACA JUGA:Foto Gibran Masih Terpajang di DPRD Kukar, Ahmad Yani: Tunggu Penggantinya
Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang memiliki landasan regulasi. Salah satunya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178.
Hidayat menegaskan, komitmen yang telah dibangun perlu dijaga agar seluruh program yang sudah masuk dalam APBD tidak sekadar menjadi perencanaan, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan.
"Selain program melalui pokir DPRD, kegiatan yang telah dialokasikan pada masing-masing OPD juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam merealisasikan pembangunan daerah," jelasnya.
BACA JUGA:Serapan Anggaran PU Kukar Baru 40 Persen, Abdul Rasid Sentil Kinerja OPD
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga sehingga pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kukar.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayat juga menegaskan kehadirannya dalam kegiatan itu sebagai anggota DPRD biasa, bukan mewakili unsur pimpinan DPRD, komisi, maupun fraksi. (ADV)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
