PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Lonjakan aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai berdampak serius pada ketahanan energi di wilayah penyangganya.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini mendesak pemerintah pusat melalui BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga untuk segera menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut.
Persoalan ini memuncak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan DPRD PPU dengan Persaudaraan Supir Nusantara (PSN), BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga, Selasa 30 Juni 2026.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan formula perhitungan kuota BBM untuk PPU sudah tidak bisa lagi berbasis pada jumlah data penduduk lokal semata.
BACA JUGA: BBM Naik, Beban Ongkos Kirim Cabai ke PPU dari Balikpapan Pangkas Keuntungan Pedagang
BACA JUGA: Aliansi Balikpapan Bergerak Soroti Efek Domino Kenaikan BBM
Sebagai daerah perlintasan sekaligus beranda IKN, PPU kini menjadi episentrum mobilitas kendaraan dari berbagai penjuru Kalimantan.
"Kami meminta agar kuota BBM bisa ditambah karena konsumsi di PPU bukan hanya oleh masyarakat PPU," kata Syahrudin.
Ia membeberkan, arus kendaraan dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta daerah tetangga seperti Balikpapan dan Paser, setiap hari menyedot pasokan BBM di PPU.
Akibatnya, kuota yang ada saat ini jebol dan tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan.
BACA JUGA: Antrean BBM Berulang, DPRD Dorong Pengawasan Distribusi oleh Pihak Independen
BACA JUGA: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Berimbas ke Proyek Infrastruktur di Paser
Dikatakannya, Kecamatan Sepaku, yang menjadi jantung pembangunan IKN, menjadi wilayah yang paling merasakan dampak kelangkaan ini. Guna mengurai antrean dan kelangkaan, DPRD PPU membuka lampu hijau bagi ekspansi infrastruktur pengisian bahan bakar.
Kondisi saat ini terdapat 2 SPBU existing beroperasi di Sepaku. Rencana terdekat 1 SPBU baru di wilayah Semoi sedang dalam proses pembangunan.
"Saya kira untuk sementara tiga SPBU sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat," tambahnya.