Ia juga menyoroti sempat dinonaktifkannya penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Pemaluan beberapa waktu lalu. Insiden tersebut sempat memukul ekonomi warga setempat karena terpaksa beralih ke BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal.
BACA JUGA: Temui Sopir Truk dalam Aksi di DPRD Balikpapan, Pertamina Akui Batasan Kuota BBM Subsidi
BACA JUGA: Driver Ojol Balikpapan Keluhkan Dampak BBM Naik: Rp50 Ribu Kini Tak Cukup Beli Ikan
Tidak ingin masalah ini terus berlarut dan menghambat roda perekonomian, DPRD PPU bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengambil langkah progresif dengan berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Energi.
Satgas ini nantinya tidak hanya fokus mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran, tetapi juga memitigasi potensi krisis energi lainnya di PPU.
"Kami berharap setelah satgas terbentuk, penanganan bukan hanya soal BBM, tetapi juga persoalan energi secara keseluruhan," pungkas Syahrudin.