GUBERNUR Kaltara Dr H. Irianto Lambrie saat meninjau aktivitas salah satu pasar tradisional di Kaltara, belum lama ini.(HUMAS PEMPROV KALTARA)
Coretan tinta biru paraf Gubernur Kaltara Dr H. Irianto Lambrie terpampang di lembar terakhir dari empat carik kertas. Paraf ini menandai penetapan status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di Kalimantan Utara hingga 25 April 2020.
M. IQBAL, Humas
BEBERAPA hari sebelumnya, strategi penanganan COVID-19 telah diramu Gubernur. Tanggal 17 Maret ia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kaltara. Koordinasi antarintansi pemerintah daerah dan vertikal kian massif dilakukan.
Upaya-upaya taktis dengan cepat disiapkannya demi menghadapi segala kemungkinan terburuk terjadi. Dalam benak seorang Irianto Lambrie, 2019N-CoV atau virus Corona tak boleh masuk, bahkan mendekam di provinsi paling muda ini. Kalaupun ada, Corona tak harus lama.
Apa hendak dikata. Penyebaran virus semakin massif di Tanah Air. Dan mulai merangsek masuk ke Kaltara yang diduga kuat melalui perantara manusia sepulang dari daerah wabah. Dalam situasi seperti itu tak perlu menyalahkan siapa pun. Satu kata Irianto, tantangan harus dihadapi. Koordinasi akan terus dibangun untuk melawan penyebaran virus Corona serta penyakitnya yang dinamai COVID-19. Peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan tak berhenti disosialisasikan di bawah komandonya demi kepentingan seluruh keluarga besar masyarakat Kaltara.
Demi menghindari penularan yang massif, Irianto menetapkan satu beleid turunan kebijakan pemerintah pusat, yakni menerapkan kegiatan belajar dari rumah dengan sistem online bagi siswa SMA/SMK/SLB mulai 20 Maret. Beleid ini hanya satu dari banyak beleid lainnya antara lain menggalakkan gerakan cuci tangan, pemakaian masker, bekerja dari rumah (work from home) bagi pegawai, imbauan kontribusi swasta, relokasi dan refocusing APBD, dan masih banyak lagi.
“Standar-standar protokol Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus kita terapkan untuk mencegah tingkat penularan yang tinggi. Baik itu terhadap anak-anak kita yang bersekolah, pegawai, termasuk seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Sebagai kepala daerah dan pimpinan di garis depan Gugus Tugas Provinsi, selain harus memberi komando kepada jajarannya, Irianto juga menyadari perlunya terjun langsung mengamati perkembangan dampak turunan COVID-19 yang dialami masyarakat.
“Ketersediaan sembako berikut stabilitas harganya harus aman. Kemudian jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini dengan menimbun sembako untuk mengambil keuntungan sesaat. Sekaligus saya harus turun langsung mengimbau pedagang dan pembeli di pasar memakai masker. Pengelola pasar juga harus menyiapkan tempat mencuci tangan,” kata Irianto.
Tugas yang diemban ini tidaklah mudah. Risiko terpapar COVID-19 bisa saja terjadi saat berinteraksi dengan staf di sekelilingnya, warga, pedagang, wartawan, dan sebagainya. Namun jiwa patriot, teguh, dan pekerja keras sejatinya adalah imun sesungguhnya dan contoh bagi semua lapisan Gugus Tugas untuk membendung arus penyebaran COVID-19.
Hingga saat ini, warga Kaltara yang positif COVID-19 berjumlah 20 orang. Lalu 23 pasien dalam pengawasan (PDP), dan 175 dalam proses pemantauan. Dengan fakta tersebut, menjadi ujian bagi Gugus Tugas yang dikomandoi Gubernur Irianto.
Melihat ke belakang, Kaltara juga jadi episentrum perhatian pemerintah. Sebab, posisinya di daerah perbatasan. Pintu-pintu perlintasan di perbatasan Nunukan dan Malinau dengan Malaysia digadang bisa jadi sumber penyebaran baru di Kaltara bahkan di Tanah Air.
Beberapa kali pemerintah merapatkan hal ini bersama Gubernur dan unsur TNI/Polri dan instansi vertikal lainnya melalui saluran video konferensi. “Kita ketahui Kaltara adalah daerah terbuka, pintu perlintasan antarnegara. Tentu ancaman COVID-19 cukup tinggi. Dengan itu mau tidak mau, penanganan COVID-19 di daerah kita dilakukan dengan ekstra. Kita mengalokasikan Rp 39 miliar anggaran untuk Gugus Tugas, hasil realokasi anggaran APBD," ujarnya.
“Dari anggaran itu, 60 persen untuk pembelian alat dan bahan medis serta kegiatan operasional Gugus Tugas, 40 persennya teralokasi untuk pemberian bantuan sosial atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita yang terdampak pembatasan aktivitas," tambahnya.
Kaltara memang sempat menghadapi masa sulit. Beruntung dengan komunikasi yang efektif dengan pemerintah, Kaltara telah kedatangan ribuan alat pelindung diri (APD), masker, termasuk obat-obatan bagi pasien. Satu waktu, tepatnya 26 Maret, Irianto mengecek langsung kedatangan 2.000 set APD kiriman pemerintah. Bantuan itu hanya awal renteran bantuan yang diberikan pemerintah.
Ia juga memastikan pergeseran APD ke Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan di kabupaten/kota dilakukan sesegera mungkin sebagai bentuk perhatian kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan pengobatan pasien.
“Untuk menjaga persediaan, kita juga mengadakan secara langsung APD, masker, cairan bahan kimia, alat tes rapid, wadah tempat sampel. Untuk pengadaan ini, sementara kita alokasikan Rp 7 miliar,” tuturnya.