Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Bontang juga tengah membenahi sistem pelaporan kinerja. Selama ini, laporan kerap menumpuk di akhir tahun sehingga menyulitkan proses evaluasi.
Ke depan, pelaporan akan dilakukan secara berkala setiap triwulan.
Dengan pola ini, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi kendala, memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta menjaga agar program tetap berada di jalur yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kalau dilaporkan per triwulan, kita bisa langsung tahu apakah program itu on track atau tidak,” terangnya.
Agus menegaskan, mutasi merupakan hal yang lazim dalam birokrasi dan menjadi bagian dari dinamika organisasi.
Selain untuk penyegaran, mutasi juga berfungsi menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, sehingga kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan.
BACA JUGA:Pembangunan Gudang Bulog di Bontang Segera Terealisasi, BPN: Sertifikat Lahan Hampir Selesai
“Ini kebutuhan organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana setiap pejabat mampu menjalankan amanah sesuai arah kebijakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tetap menjaga semangat kerja, terlepas dari hasil mutasi nantinya.
Menurutnya, setiap pegawai memiliki peran dalam mendukung jalannya pemerintahan, di posisi manapun ditempatkan.
“Kalau belum mendapat posisi yang diharapkan, mungkin belum waktunya. Tapi semua tetap satu tim untuk mencapai tujuan bersama,” pungkasnya.
Dengan pendekatan berbasis kinerja dan evaluasi yang lebih terstruktur, mutasi pejabat diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kota Bontang. (Michael Fredy Yacob)