Antrean BBM Berulang, DPRD Dorong Pengawasan Distribusi oleh Pihak Independen

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Balikpapan masih menjadi keluhan masyarakat.

Kondisi yang terus berulang itu mendorong DPRD Balikpapan mengusulkan adanya pengawasan independen terhadap distribusi BBM.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menilai, persoalan antrean tidak dapat diselesaikan hanya dengan penambahan pasokan atau penjelasan teknis semata.

Bagi Adi, perlu ada mekanisme pengawasan yang mampu memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Antrean Solar di Balikpapan Mencapai 3 Hari, DPRD Desak Transparansi Kuota BBM Bersubsidi

BACA JUGA: Update Harga BBM di Kaltim, 1 Juni 2026: Pertamax Turbo Naik, Solar Turun

"Ketika persoalan yang sama terus terjadi, tentu perlu ada evaluasi terhadap sistem pengawasannya. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena masalahnya tidak pernah benar-benar selesai," ujarnya.

Ia pun menilai pengawasan yang selama ini dilakukan masih didominasi mekanisme internal. Padahal, pengawasan yang melibatkan pihak independen dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat akuntabilitas distribusi BBM.

Menurunya, pihak independen dapat membantu melakukan pemantauan langsung di lapangan sekaligus memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi distribusi yang sebenarnya.

"Pengawasan yang terbuka dan independen penting agar semua pihak memiliki ukuran yang sama dalam melihat persoalan. Dengan begitu, solusi yang diambil juga lebih tepat," jelas Adi dihadapan awak media, pada Selasa, 2 Juni 2026.

BACA JUGA: Temui Sopir Truk dalam Aksi di DPRD Balikpapan, Pertamina Akui Batasan Kuota BBM Subsidi

BACA JUGA: Demo Sopir Truk di Balikpapan: Mengeluh Antre Solar 3 Hari, Hingga Barcode Dipakai Orang Lain

Ia menjelaskan, antrean panjang yang terjadi hampir setiap hari telah berdampak pada aktivitas masyarakat.

Banyak warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk memperoleh BBM, sementara kebutuhan mobilitas terus meningkat.

Sumber: