BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Arus keluar-masuk penduduk di Balikpapan terus berjalan tanpa jeda. Di tengah mobilitas yang dinamis itu, pemerintah kota (pemkot) menghadapi satu persoalan krusial. Yakni data kependudukan berisiko tidak mengikuti pergerakan warganya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan mulai mempercepat penguatan sistem berbasis digital untuk menutup celah tersebut. Fokusnya bukan pada lonjakan jumlah penduduk, tetapi pada akurasi dan keterhubungan data.
Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, menyebut dinamika mobilitas penduduk menjadi tantangan utama dalam pengelolaan administrasi.
"Mobilitas itu pasti ada. Yang penting bagaimana pendataan tetap akurat supaya pelayanan tidak terganggu," ujarnya.
BACA JUGA: Disdukcapil Balikpapan Sebut Layanan Digital Efektif Pangkas Antrean
BACA JUGA: Fenomena Cuaca Tak Merata di Balikpapan, BMKG Ungkap Penyebabnya
Sebagai kota penyangga kawasan strategis, Balikpapan menjadi titik singgah sekaligus tujuan sementara bagi banyak warga. Tidak seluruh pendatang tercatat sebagai penduduk tetap, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data.
Kondisi ini berdampak langsung pada layanan publik. Ketidaktepatan data dapat memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan, administrasi, hingga program bantuan sosial.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Disdukcapil mendorong pelaporan bagi warga yang tinggal dalam jangka waktu tertentu, termasuk pendatang non-permanen.
Di saat yang sama, percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi langkah utama. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara elektronik tanpa bergantung pada dokumen fisik.
BACA JUGA: Kejari Bantu Tagih Pajak Restoran di Balikpapan, Tunggakan Tembus Rp 3 Miliar
BACA JUGA: Disdukcapil Balikpapan Bantah Lonjakan Layanan Pascatahun Baru
Layanan aktivasi IKD kini tidak lagi terpusat di kantor. Petugas mulai turun langsung ke lingkungan permukiman untuk menjangkau warga.
"Kami tidak hanya menunggu masyarakat datang, tapi juga aktif mendatangi mereka," tegas Tirta.
Peran ketua RT turut dilibatkan dalam proses pendataan dan sosialisasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan informasi sampai langsung ke masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembaruan data.