Sengketa Tapal Batas Berau-Kutim Hambat Pendidikan, 85 Murid Biatan Ilir Belajar di Kolong Rumah Warga

Kamis 05-03-2026,13:48 WIB
Reporter : Maulidia Azwini
Editor : Didik Eri Sukianto

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Konflik tapal batas antara Kampung Biatan Ilir, Kabupaten Berau dan Dusun Melawai, Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), tidak hanya memicu ketegangan antarwilayah.

Persoalan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade itu kini berdampak langsung pada sektor pendidikan.

Pembangunan sebuah sekolah dasar filial di wilayah Kampung Biatan Ilir yang sempat mencapai sekitar 75 persen terpaksa terhenti.

Hingga kini bangunan tersebut tidak dapat dilanjutkan akibat polemik batas wilayah yang belum menemukan titik terang.

BACA JUGA: Pemkab Berau Turunkan Aparat Keamanan, Minta Pemprov Kaltim Cek Lapangan Sengketa Biatan Ilir - Kutim

BACA JUGA: Geruduk DPRD Berau, Biatan Ilir Desak Percepatan RDP Sengketa Tapal Batas yang Mandek 12 Tahun

Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid mengatakan, proyek pembangunan sekolah itu sebenarnya sudah berjalan cukup jauh.

Namun pengerjaannya berhenti sejak beberapa tahun terakhir karena adanya klaim dari warga Dusun Melawai yang menyebut bangunan tersebut berdiri di area perbatasan.

“Bangunannya sudah hampir selesai, sekitar 75 persen. Tapi sampai sekarang tidak bisa dilanjutkan karena ada intimidasi agar pembangunan dihentikan,” ujar Hafid saat dikonfirmasi, Kamis 5 Maret 2027.

Menurut Hafid, pembangunan sekolah tersebut mulai terhenti sejak sekitar 2023 silam. Sejak saat itu, tidak ada lagi aktivitas pembangunan karena situasi di lapangan dinilai tidak kondusif.

BACA JUGA: Pemkab Kutim Tegaskan Belum Ada Usulan Pemekaran Dusun Melawai, Masyarakat Diminta Tahan Diri

BACA JUGA: Batas Kutim - Berau Masih Disengketakan, Pemkab Fokus Jaga Layanan dan Stabilitas Warga

Padahal, keberadaan sekolah tersebut sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Saat ini sedikitnya 85 siswa sekolah dasar di wilayah Biatan Ilir tidak memiliki ruang belajar yang layak.

Akibatnya, proses belajar mengajar terpaksa dilakukan di bawah kolong rumah panggung milik warga. Ruang kosong di bawah rumah dijadikan kelas darurat agar kegiatan pendidikan tetap berjalan.

“Kondisinya tentu jauh dari layak. Anak-anak belajar di bawah rumah warga karena tidak ada pilihan lain,” katanya.

Kategori :