Fasilitas dapur, ruang makan, hingga kamar mandi pun menjadi bagian dari perencanaan. Pemerintah daerah ingin memastikan Sekolah Rakyat tersebut memiliki sarana yang lengkap dan layak sebelum resmi dibuka.
BACA JUGA: Pendaftaran Siswa Sekolah Rakyat Dibuka Mulai Februari 2026, Tersedia 45 Ribu Kuota
BACA JUGA: Eks Gedung Penajam Suite Hotel jadi Rintisan Sekolah Rakyat di PPU
Terkait pembiayaan, Mahyunadi menjelaskan bahwa Pemkab Kutim hanya menyiapkan gedung beserta perbaikannya. Sementara anggaran operasional akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Anggaran kita hanya menyiapkan gedungnya saja. Untuk biaya operasional seperti gaji guru, makan dan kebutuhan personal lainnya dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, gedung yang akan digunakan memang memerlukan rehabilitasi. Namun kebutuhan tersebut sudah diantisipasi dalam pembahasan anggaran sebelumnya.
“Kebetulan dalam pembahasan anggaran kemarin sudah kita masukkan untuk rehab,” ungkapnya.
BACA JUGA: Dinsos Samarinda Ungkap Sekolah Rakyat Bukan Program Penertiban Anak Jalanan
BACA JUGA: BPS Kutim Verifikasi Calon Peserta Sekolah Rakyat, Pastikan Masuk Kategori Miskin Ekstrem
Senada dengan hal itu Kepala Dinas Sosial, Ernta Hadi Sujito, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses rintisan Sekolah Rakyat tersebut secara berkesinambungan.
Dinas Sosial, lanjutnya, berkomitmen melakukan koordinasi melekat dengan pihak Yayasan STIPER untuk melakukan verifikasi bangunan serta pendataan calon peserta didik yang akan menjadi sasaran program.
“Kami akan memastikan program ini tepat sasaran. Fokus kami saat ini adalah sinkronisasi dengan yayasan guna mendukung pembangunan gedung dan akses pendidikan yang memadai bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.