Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha menjadi bagian penting dari strategi pengawasan agar mereka memahami regulasi, prosedur distribusi, serta tanggung jawab hukum dalam menjual produk kepada masyarakat.
Dinkes Kutim menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga preventif dan persuasif.
Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih selektif dalam menerima pasokan barang serta rutin memeriksa masa kedaluwarsa produk yang dipajang.
BACA JUGA:Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah, Harga Beras di Kutim Dijual di Atas HET
Terkait kemungkinan adanya temuan obat atau makanan berbahaya di Kutim pada tahun ini, Dinkes menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan karena kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan koordinasi teknis.
Tahun 2026 menjadi titik awal diaktifkannya kembali pengawasan secara intensif setelah sebelumnya mengalami keterbatasan akibat pandemi Covid-19 yang mengalihkan fokus pada penanganan kesehatan darurat.
“Untuk tahun ini kita baru melaksanakan rapat koordinasi, jadi belum ada temuan. Kegiatan pengawasan akan segera berjalan,” jelasnya.
Dinkes berharap melalui sinergi lintas sektor, pengawasan dapat berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan yang identik dengan peningkatan konsumsi.
Dengan pengawasan yang lebih aktif, pemerintah daerah berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di Kutim demi melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terutama pada momen hari besar keagamaan yang identik dengan peningkatan aktivitas konsumsi.(Sakiya Yusri)