BERAU, NOMORSATUKALTIM – Seragam gratis program GratisPol pendidikan untuk SMA sederajat yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akhirnya tuntas di Kabupaten Berau.
Seluruh SMA, SMK, baik negeri maupun swasta, termasuk Madrasah Aliyah (MA) tahun ajaran baru yang sedang berjalan, telah menerima bantuan seragam sekolah gratis.
Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Disdikbud Kaltim, Ahmadong mengatakan, penyaluran Program GratisPol di Berau dilakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali, dengan sasaran siswa kelas X di jenjang SMA sederajat.
“Untuk Program GratisPol di Kabupaten Berau, seluruh SMA, SMK, negeri dan swasta, termasuk Madrasah Aliyah, semuanya sudah didistribusikan,” ujarnya, Senin 19 Januari 2026.
BACA JUGA: Disdik Berau Alokasikan Rp 20 Miliar untuk Program Seragam Gratis Siswa Baru TK–SMP
BACA JUGA: Seragam Gratis untuk 63 Ribu Pelajar di Kaltim Mulai Disalurkan Akhir November
Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan bersifat lengkap dan menyeluruh, mulai dari seragam sekolah, sepatu, topi, dasi, kaos kaki, hingga jilbab bagi siswi muslimah.
Berdasarkan data Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, di Kabupaten Berau terdapat 15 SMA negeri dan 5 SMA swasta.
Sementara itu, SMK berjumlah 8 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta. Dengan total sekitar 34 sekolah, jumlah siswa penerima bantuan diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang.
Saat ini, kata Ahmadong, penyaluran bantuan telah memasuki tahap pelaporan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh masing-masing sekolah melalui sistem daring yang disediakan Pemprov Kaltim.
BACA JUGA: Rp64 Miliar untuk Seragam Sekolah Gratis di Kukar, Disalurkan dalam Bentuk BOS
Sebelumnya, sekolah diminta menyusun fakta integritas yang memuat jumlah siswa baru. Setelah bantuan dibagikan kepada siswa, sekolah kemudian melaporkan realisasi penyaluran melalui tautan resmi dari Pemprov Kaltim.
“Sebagian sekolah bahkan sudah membagikan dan seragamnya sudah dipakai siswa. Sekarang mereka tinggal melaporkan pasca pembagian melalui link yang disediakan oleh provinsi,” jelasnya.
Menurut dia, pelaporan tersebut bertujuan mencocokkan data awal dengan kondisi aktual di lapangan.