Menurut Andi, posisi ini menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menempatkan daerah pada risiko lebih besar jika terjadi gangguan operasional atau kecelakaan industri.
"Kalau terjadi masalah di kilang, dampaknya bukan hanya ke pasokan energi, tapi langsung ke masyarakat sekitar. Karena itu, standar keselamatan dan mitigasi risiko harus betul-betul dijaga," tuturnya.
Dari sisi ekonomi, RDMP memberi efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi lokal.
Di sisi lain, Andi menilai manfaat tersebut harus dirasakan secara adil oleh masyarakat sekitar kilang.
"Masyarakat pasti menuntut keterlibatan lebih, mulai dari tenaga kerja lokal sampai program tanggung jawab sosial. Kalau mereka hanya jadi penonton, potensi konflik sosial bisa muncul," tekannya.
Ia menilai tekanan sosial akan semakin besar seiring beroperasinya kilang dengan kapasitas penuh, terutama jika isu lingkungan tidak ditangani secara transparan.
Terkait hilirisasi energi, Andi menilai RDMP Balikpapan lebih efisien dibanding impor BBM jadi.
Meski Indonesia masih mengimpor minyak mentah, pengolahan di dalam negeri memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
"Mengimpor BBM jauh lebih mahal. Dengan kilang berkapasitas besar, kita mengolah sendiri crude oil. Secara ekonomi ini masuk akal," imbuhnya.
Ia pun mengingatkan bahwa efisiensi ekonomi tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan dan keselamatan warga.
Dalam konteks transisi energi, Andi memandang RDMP sebagai fase antara, bukan solusi jangka panjang.
Ketergantungan pada energi fosil masih tinggi, sementara energi terbarukan belum sepenuhnya siap menggantikan.
"Transisi tidak bisa lompat. RDMP ini jembatan, bukan tujuan akhir. Tapi jembatan ini harus aman dilalui," tegasnya.
Ia mengungkapkan, pengawasan tidak boleh berhenti setelah proyek diresmikan.
Pemerintah daerah, perusahaan, dan publik perlu memastikan bahwa keuntungan RDMP tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi juga sebanding dengan risiko yang ditanggung masyarakat Balikpapan.